Baca tanpa iklan
MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menarget pendapatan daerah pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 9,25 triliun.
Jumlah tersebut meningkat sebesar Rp 304,19 miliar atau naik 3,30 persen jika dibandingkan dengan target pendapatan daerah pada APBD Pokok tahun anggaran 2022.
Tahun ini target pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Sulsel sebesar Rp 5,24 triliun lebih atau meningkat sebesar Rp 238,26 miliar lebih.
Sementara target pendapatan transfer sebesar Rp 4,19 triliun lebih atau meningkat sebesar Rp 102,21 miliar.
Serta pendapatan daerah lain yang sah sebesar Rp 88,09 miliar atau menurun sebesar Rp 36,28 miliar dibanding target pendapatan tahun 2022.
Demikian dipaparkan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman pada Rapat Paripurna bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Kamis (27/10/2022).
"Pendapatan daerah tahun 2023 fokus pada upaya peningkatan dan pengembangan sumber pendapatan daerah potensial dan memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan PAD," katanya.
Ia menjelaskan upaya dilakukan melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber pendapatan daerah.
Selain itu juga mendorong reformasi administrasi pelayanan lebih sederhana dan transparan.
"Pemerintah daerah juga tentunya akan terus menjaga iklim investasi dan mendorong kemajuan dunia usaha domestik," katanya.
Berkaitan dengan belanja daerah tahun anggaran 2023 digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang pemerintahan.
Untuk belanja daerah, diprioritaskan mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM).
Juga akan diarahkan pada pencapaian visi misi kepala daerah yang dijabarkan ke dalam program prioritas pembangunan daerah.
"Oleh karena itu pemerintah daerah memprioritaskan alokasi belanja modal untuk pembangunan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah," katanya. (*)