Baca tanpa iklan
Pemilih merupakan kepala rumah tangga yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
"Kepala rumah tangga bisa diwakili oleh ibu atau anak jika berhalangan, tapi harus membawa KTP dan KK-nya," jelasnya.
Sebelum ke TPS, kata Harun, kepala keluarga harus mendownload aplikasi Paraga atau Pemilu Raya Rukun Tetangga Rukun Warga lewat smartphone masing-masing.
Bagi warga yang gagap teknologi bisa dibantu dan didampingi oleh anak atau keluarga dekatnya.
Petugas TPS juga akan siaga memberi bantuan atau pengarahan kepada warga yang belum terlalu paham terkait pemilihan ini. Petugas akan mengarahkan tanpa melakukan intervensi kepada pemilih.
"Kandidat ketua RT/RW kita hadirkan di TPS supaya mereka bisa mengawasi dan melihat langsung proses pemilihan, jika ada dugaan kecurangan bisa langsung protes," katanya.
Adapun total TPS yang akan disiapkan sebanyak 996 tersebar di masing-masing RW.
Satu TPS diisi oleh tiga petugas yang akan memandu jalannya pemilihan.
BPM Kota Makassar diminta bersurat ke kelurahan dan kecamatan untuk membentuk panitia pelaksana di masing-masing TPS.
Saat ini, BPM telah melakukan sosialisasi di enam kecamatan. Antara lain Kecamatan Mariso, Tamalate, Mamajang, Rapocini, Tamalanrea dan Biringkanaya.
Setelah pengesahan APBD Perubahan, tahapan Pemilu Raya akan dimassifikan.
Dimulai dengan bimbingan teknis (bintek) dengan melibatkan kecamatan, kelurahan, LPM, hingga RT/RW yang menjabat sekarang.
Kelompok di atas diharapkan meneruskan hasil bimtek tersebut kepada masyarakat.
"Harapan kami, melalui lurah, ketua LPM, RT/RW, mereka bisa sosialisasikan ke tingkat bawah," pungkasnya.
HL Tribun Timur edisi Kamis (22/9/2022). (*)