Baca tanpa iklan
Sedianya, aspirasi pihak paling terdampak serta PT Vale itu sendiri kata dia, salah satu acuan penting perpanjangan kontrak.
"Apakah PT Vale sudah diajak duduk bersama mengevaluasi harapan masyarakat daerah Luwu dan Provinsi. Dan apakah PT Vale menutup diri sehingga pemerintah tetap tidak memberi rekomendasi dalam perpanjangan kontrak," ujarnya.
Menyoal kontribusi, dia mencontohkan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang layanan kepada industri pelabuhan terang-terangan merusak lingkungan justru tidak menjadi sorotan pemerintah, yakni PT PDS.
Sementara, perusahaan tersebut bahkan menggunakan fasilitas negara.
"Apakah setiap perusahaan akan diberlakukan sama dan kenapa tidak disorot lebih tajam yang belum berdampak positif ke daerah dan masyarakat,"
"PT PDS misalnya, jelas-jelas menggunakan fasilitas daerah dan negara namun merusak lingkungan," ujarnya.
Adapun pengelolaan lahan yang pasalnya akan diambil alih Pemprov atau dikelola pihak baru dipertanyakan JRM.
Kata dia, pihak yang akan mengelola nantinya butuh waktu beradaptasi.
Selain itu, jaminan pengelolaan yang lebih baik dari PT Vale juga menjadi persoalan.
Karena itu, ia berharap stakeholder terkait bisa duduk bersanding mencari solusi bukan bertanding mencari jawaban.
Sebab, investasi PT Vale menyangkut kesejahteraan masyarakat secara luas.
"Apakah sudah ada jaminan kalau Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan swasta lainnya akan lebih baik dari PT Vale," tegasnya.
"Kiranya agar pemerintah, DPR dan PT Vale duduk bersama mencari solusi terbaik," ungkapnya.(*)