Baca tanpa iklan
Anggota TAPD Pemkot Makassar Helmy Budiman mengatakan anggaran tersebut masih bersifat sementara.
Nantinya, TAPD akan membahas dengan DPRD Makassar melalui rapat Badan Anggaran (Banggar) apakah plafon anggaran yang disiapkan sudah sesuai.
"Ini belum final, masih akan dibahas bersama Banggar DPRD, nanti akan dilihat kesesuaian anggaran dan kegiatan yang akan dijalankan di Pemkot Makassar," ucap Helmy.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar ini menambahkan penyusunan anggaran tentunya mempertimbangkan banyak hal.
Dari segi kebermanfaatan untuk masyarakat dan pembangunan kota, juga mempertimbangkan efektivitas program serupa yang dijalankan tahun ini.
"Makanya DPRD meminta kita untuk membahas APBD Perubahan lebih dulu baru nanti melangkah ke APBD Pokok 2023," tuturnya.
Sementara itu, Koordinator Badan Anggaran DPRD Makassar Adi Rasyid Ali mengatakan dalam pembahasan APBD nanti Pemkot akan mempertanggung jawabkan plafon anggaran yang sudah disusun.
"Dalam menyusun plafon anggaran tentu ada acuannya, nanti akan kita dengar penjelasan dari TAPD seperti apa. Kenapa anggaran OPD ini dinaikkan dan kenapa itu diturunkan," tuturnya.
Berikut rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Pokok 2023:
1. Dinas Pendidikan
2022: Rp 1,061 TÂ
2023 : Rp 1,072 T (Bertambah Rp71 M)
2. Dinas Kesehatan
2022: Rp 573 M
2023: Rp 587 M (bertambah Rp13,9 M)