Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Serapan APBD 2022 Pemerintah Kota Makassar masih diangka 19,51 persen.
Padahal tahun anggaran telah berjalan satu semester alias enam bulan.
Kepala bidang Perencanaan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar.A. Zulfitra Dianta mengatakan, serapan anggaran semester ini sangat rendah.
Harusnya progres serapan anggaran sudah capai 40 persen.
"Serapan anggaran sampai 29 Juni itu data yang ada di kami kolektif dengan teman teman BPKAD secara keseluruhan 19,51 persen," tuturnya.
Rendahnya serapan anggaran APBD Pemkot Makassar menjadi perhatian Wali Kota Makassar Danny Pomanto.
Danny telah mengevaluasi beberapa OPD yang mendapat rapor merah atas serapan anggaran yang rendah.
"Tadi malam Pak Wali langsung melihat secara detail apa permasalahan utamanya di 11 SKPD yang kategori rendah," sebutnya.
11 OPD yang mendapat rapor merah dengan kategori serapan dibawah 15 persen seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Pemukiman.
Dinas Sosial, Dinas Ketahan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanahan.
"Dinas PU itu 2,64 persen, paling rendah. Yang lain 10 sampai 15 persen," ungkapnya.
Kemudian ada 30 SKPD yang masuk dalam kategori kuning antara 15 hingga 30 persen.
Sementara OPD yang serapan anggarannya diangka 30 hingga 40 persen hanya 10 OPD.
Beberapa diantaranya Kecamatan Tamalate, Ujung Pandang, Manggala, Mariso, Biringkanaya, Sekretariat Daerah, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A), BPBD dan Pemadam Kebakaran.
Beberapa OPD mengklaim lambannya program karena terkendala tender.