Baca tanpa iklan
Ada beberapa rincian belanja yang salah tempat atau salah kamar sehingga masih penyesuaian atau perubahan anggaran.
"Selain itu dari penjelasan disampaikan memang ada paket yang memang sudah siap tayang. Jadi kalau proses tendernya sudah selesai mungkin realisasinya dalam waktu ini akan meningkat karena ada beberapa paket dan jembatan yang disebutkan itu susah siap tayang kalau ada pemenang," bebernya.
Selain anggaran yang bersumber dari APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat juga minim realisasi.
OPD masih berhati-hati untuk menggunakan anggaran tersebut.
Misalnya di Dinas Lingkungan Hidup masih bingung untuk membelanjakan anggaran tersebut, apakah bisa secara tergabung di akun yang sama.
"Karena menurut pengadaan barang dan jasa itu harusnya dipisahkan. Tapi tadi malam sudah disimpulkan kalau ada penjelasan tertulis dari Kementerian Lingkungan Hidup bahwa bisa dibelanjakan dengan satu akun yang sama itu silahkan dibelanjakan," paparnya.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Dakhlan menyampaikan rendahnya serapan anggaran bukan karena persoalan tidak adanya kas daerah.
Tetapi memang karena program-program di SKPD tak jalan.
"Bukan persoalan tidak ada uang, kita punya uang dan kita tidak tahan, kalau ada tagihan pasti kita bayar. Masalahnya program yang belum jalan," terangnya.
Dakhlan menyampaikan, kondisi seperti ini tidak terjadi ditahun-tahun sebelumnya.
Kendati demikian, ia optimistis penggunaan anggaran bisa optimal dan maksimal.
"Kami akan optimalkan, semoga tidak banyak SILPA tahun ini," pungkasnya. (*)