"Jadi seperti tsunami, pintu sempit, air bah mengalir, jebol, muncul masalah di situ, heng server. Ini masalah kedua," katanya.
Ketiga, kata Adi, masalah daya tampung sekolah dan ruang belajar.
Hal ini setiap tahun jadi problem berat. Adi tiap tahun minta disdik agar rasionalisasi data siswa lulusan SMP ke SMA, dan lulusan SD ke SMP.
Adi melihat ada ketidakseimbangan serius, antara siswa ingin masuk, dibanding kapasitas ruang belajar yang tersedia.
"Nah ini jadi problem berat, karena itu harus dikemukakan PPDB akses untuk negeri, SD, SMP, SMA negeri. Banyak lulusan swasta dan negeri bersasing utnuk masuk, dan jumlahnya melebihi kapasitas ruang belajar," katanya.
Adi meminta, penyelenggara harus mengumumkan secara normal bahwa tidak semua lulusan SD bisa masuk SMP negeri, tidak semua lulusan SMP bisa masuk ke SMA negeri.
"PPDB pasti tidak bisa tampung semua, sebagian pasti akan masuk ke swasta. Ini problem juga. Makassar punya program, nanti mungkin PPDB diintegrasikan dengan swasta, bukan lagi negeri. Kalau itu terjadi, maka wajib belajarnya keseluruhan dari seluruh lulusan," katanya.
"Apakah beban anggaran tidak bebani, rasionalisasi lulusan juga bisa juga dipetakan, ini bisa jadi problem tersendiri, apalagi kalau itu janji politik kepada publik. Itu problem harus dipecahkan," katanya. (cr2)