Baca tanpa iklan
Karena sudah banyak kantor OPD yang tidak layak, sehingga memberikan suasana yang nyaman bagi pegawai dalam bekerja begitu pula kepada masyarakat yang dilayani.
"Keempat, jika dikatakan anggaran Gedung Satap ini bisa dialihkan untuk gaji PPPK, mengapa bukan alokasi anggaran lain yang jadi opsi pilihan," jelasnya.
"Misalnya anggaran pokir dari DPRD itu sendiri dan anggaran lainnya yang tidak terlalu mendesak," tambahnya.
Anggaran Gedung Satap ini justru bisa kembali modal, lanjut Ullah, jika beberapa kantor OPD yang dikosongkan itu bisa dikelola oleh Perusda ke depan.
"Misalnya aset kantor Dinas Pariwisata dan kantor Dukcapil nanti bisa dijadikan beberapa ruko," pungkasnya. (TribunBulukumba.com)
Laporan Wartawan Tribun Timur, Firki Arisandi