Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melakukan sosialisasi BPIH 1443H Disseminasi Strategi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Haji di Ballroom Macora II hotel The Rinra Makassar, Kamis (14/4).
Kegiatan itu membahas beberapa hal penting seperti posisi dana calon jamaah haji, peningkatan dana yang dicapai walaupun masa pandemi, serta informasi penting calon jamaah haji yang akan berangkat pada tahun 2022.
Abdul Hamid Paddu selaku moderator mengatakan jika dana haji yang dikelola oleh pihaknya mencapai Rp 160 triliun di awal Januari 2022.
Angka ini naik sekitar 10% jika dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp 144,91 triliun.
“Kami ingin menyampaikan kepada para stakeholder atau calon jemaah haji atau umat islam berkaitan posisi dana haji. Perhari ini, dikelola dengan aman sesuai peraturan UU dan hasilnya sesuai syariat tahun ke tahun itu bertambah hingga mencapai Rp 10 Triliun pada tahun 2021," katanya.
Itulah kata dia yang mencukupkan orang-orang berangkat haji meski hanya membayar Rp 39 juta saja dari semestinya Rp 80 juta.
Ini terjadi karena adanya pajak yang ditetapkan oleh Raja Arab Saudi, serta biaya makan tiga kali sehari selama 41 hari haji. Yang sebelumnya hanya dua kali makan yang ditanggung.
"Jamaah membayar Rp 39 juta, itupun Rp 4 jutanya ditambah lagi dari dana BPKH dari dana sebelumnya Rp 35 juta. Inilah yang meyakinkan kepada masyarakat bahwa mereka bisa mendaftar haji dengan baik sambil menunggu dengan tenang persiapkan hati dan diri untuk berangkat haji," katanya.
"Insyallah dana yang dikelola oleh BPKH dalam hal ini atas nama pemerintah akan diusahakan semaksimal mungkin, dan sudah terbukti selama lima tahun terakhir kami berhasil memberikan pertumbuhan yang sangat baik,” sambung Abdul Hamid Paddu.
Abdul Hamid menambahkan, saat ini hanya ada dua negara yang siap ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu Indonesia dan Malaysia.
"Tetapi belum ada kepastian berapa kuota haji yang disediakan untuk Indonesia. Meskipun sudah ada informasi bahwa terdapat kuota 1 juta yang disediakan untuk negara Indonesia," tambahnya.