Baca tanpa iklan
Padahal sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengungkapkan amarahnya dalam sidang kabinet terkait wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
Saat itu dia melarang para menterinya untuk membahas soal wacana penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
Salah satu menteri yang turut menyuarakan gagasan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden adalah Luhut Pandjaitan. Namun malah diangkat dalam jabatan baru.
Sebelum Jokowi menyampaikan pernyataan melarang para menterinya membahas penundaan pemilu, Luhut pernah mengeklaim punya big data.
Big data mengenai 110 juta orang di media sosial yang menghendaki penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
Akan tetapi, Luhut menyatakan enggan membuka klaim big data itu kepada masyarakat.
Pembantu presiden yang turut menyuarakan wacana kontroversial itu adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Sedangkan di kalangan elite partai politik yang mendukung gagasan itu adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Keputusan Jokowi mengangkat Luhut menjadi Ketua Dewan SDA Nasional memicu reaksi dari politisi.
Halnya dengan Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani.
Menurut dia, keputusan Jokowi dengan memberi Luhut jabatan baru berbanding terbalik dengan sikapnya yang meluapkan amarah di sidang kabinet.
Menurut Kamhar, seharusnya Luhut mendapat teguran dan sanksi karena pernyataannya soal wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden turut membuat gaduh.
Dia mengatakan, hal itu membuat banyak kalangan mempertanyakan seperti apa hubungan antara Jokowi dan Luhut.
"Namun, belum reda isu ini, bukannya mendapatkan punishment, LBP malah mendapatkan promosi.
Publik tentu menjadi semakin bertanya-tanya, termasuk mempertanyakan relasi antara Pak Jokowi dan Pak LBP sebenarnya seperti apa?" kata Kamhar dalam keterangannya, Sabtu (9/4/2022), dikutip dari Tribunnews.com.
"Pengangkatan LBP ini membuat publik mempertanyakan sikap presiden yang beberapa waktu lalu mempertontonkan kemarahan terhadap pembantu-pembantunya yang berada di balik wacana tersebut di depan publik," lanjut Kamhar.
Sindiran PDIP, Politik Luhut Sangat kuat
Terpisah, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDI-P Bambang Wuryanto menilai Luhut memiliki kekuatan politik yang kuat.
Hal tersebut disampaikannya untuk menanggapi Luhut yang kerap kali menyatakan komunikasi publik soal wacana penundaan pemilu 2024.
"Tapi orang juga paham sekali betapa pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022) lalu.
Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu berpandangan, kekuatan politik Luhut bahkan sudah dipahami banyak orang dan sudah menjadi rahasia umum publik.
Ia pun mengambil contoh ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah memberikan pernyataan untuk menyetop ekspor, yang lalu beberapa hari kemudian Luhut membukanya kembali.
"Contoh, Pak Presiden pernah statement disetop ekspor kan gitu. Dua hari berikutnya dibuka lagi Pak Luhut yang statement," ujar Bambang.
Menurut Bambang, semua pihak pun bisa menilai sikap Luhut menyatakan hal itu karena memiliki kekuatan politik yang sangat kuat.
"Kalau Pak Luhut ya monggo saja, bisa evaluasi sendiri. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama bos," jelasnya.
Sekjen PDIP Pertanyakan Kapasitas Luhut
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mempertanyakan kapasitas Menko Marinves Luhut B Pandjaitan yang berbicara tentang penundaan Pemilu 2024.
"Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah menko polhukam.
Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri," kata Hasto dalam siaran persnya, Senin.
Hasto mengatakan hal itu usai mengisi Kuliah Umum bertema "Indonesia dalam Geopolitik Global" di aula kampus Universitas Sumatera Utara (USU).
Hal itu sebagai tanggapan pernyataan Luhut yang mengklaim memiliki "big" data pemilih Indonesia yang ingin pemilu 2024 ditunda.
Hasto mengatakan "big" data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak. Yakni persoalan kerakyatan terkait, misalnya, minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
"Beliau (Luhut) harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah.
Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan.
Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menko Polhukam," kata Hasto lagi dikutip dari Antaranews.
Hasto pun mengajak agar semua menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo agar tak memiliki pendapat berbeda dengan sang presiden menyangkut isu Pemilu 2024.
PDIP juga mengimbau agar sebaiknya para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif.
Padahal Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi.
PDIP juga mengimbau agar sebaiknya para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif.
Padahal Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi.
Luhut Panjaitan, lanjut Hasto, sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan.
Seharusnya politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.
"Tapi harus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi," tegasnya.
Oleh karena itu, tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda.
"Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?" kataHasto.
Hasto menambahkan, pihaknya mengajak semua pihak membangun energi positif bersama Presiden Jokowi dan PDIP akan konsisten bergerak di jalan itu.
"Tugas PDI Perjuangan sebagai parpol pengusung pemerintah adalah membangun energi bersama untuk segera bangkit menjadi pemimpin di kawasan Asia dan dunia ini dalam mengatasi pandemi.
Pak Jokowi sudah menunjukkan banyak prestasi dan juga 'direction' yang sangat tepat untuk dilakukan oleh seluruh jajaran kabinetnya," kata Hasto.
Atas dasar hal itu, Hasto mengajak agar semua berdisiplin dalam berbicara dan bergerak tunggal, yakni membantu rakyat, dan hal itulah jalan "legacy" bagi kepemimpinan Jokowi yang terus bekerja keras bagi negeri.
Kecemburuan Elite Politik
Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai keputusan Presiden Jokowi yang kembali memberi Luhut jabatan baru bisa dianggap sebagai sebuah sindiran bagi para elite partai.
"Penunjukan Luhut BP dalam berbagai posisi strategis terutama dalam hal-hal untuk mengatasi hambatan birokrasi juga dapat bisa dibaca sebagai bentuk sindiran presiden terhadap elite-elite partai di kabinet," kata Bawono saat dihubungi Kompas.com, Senin (11/4/2022).
Bawono mengatakan, ada kemungkinan saat ini elite-elite partai di kabinet boleh jadi dinilai oleh Presiden kurang memiliki kapasitas untuk mengatasi berbagai hambatan birokrasi dalam rangka mempercepat dari akselerasi berbagai program pembangunan.
Maka dari itu, lanjut dia, Presiden lebih condong mendelegasikan tugas kepada Luhut. Faktor lain yang membuat Jokowi lebih memilih Luhut untuk diberi jabatan baru terkait dengan hubungan mereka dalam soal bisnis.
Kemungkinan besar dari kegiatan bisnis itu sangat mungkin tertanam rasa saling percaya antara Jokowi dan Luhut melebihi elite politik lain.
"Dalam konteks itu wajar apabila saat ini Joko Widodo sebagai Presiden merasa sosok Luhut Binsar Pandjaitan bisa diandalkan untuk mengatasi hambatan (debottlenecking) di birokrasi," ucap Bawono.
Jabatan baru Luhut ini, tentu mengundang pro dan kontra bagi kalangan elite politik, apalagi dalam partai penguasa (pemenang pemilu).
Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Mengapa Politikus PDIP Getol Agar Luhut Mengundurkan Diri? Ini Kata Pengamat