Baca tanpa iklan
Mengenakan kemeja putih, Baskami keluar dari gedung DPRD dan menaiki mobil komando yang dibawa oleh peserta aksi.
Di depan para mahasiswa, Baskami mengatakan mendukung aksi mahasiwa dan siap mendengarkan segala tuntutan.
"Kami mendukung aksi mahasiswa hari ini, kami akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh kawan kawan mahasiswa," ujar Baskami.
Politis PDI Perjuangan itu mengatakan setuju dengan tuntutan mahasiswa yang menolak penundaan pemilihan umum.
Kata Baskami, PDI Perjuangan dengan tegas telah menolak penundaan Pemilu dan wacana Jokowi tiga priode. 100 DPRD Sumatera Utara tolak pemilu, dan minta Presiden Jokowi pecat Menteri yang tidak bisa kerja.
"Kami juga sudah menolak adanya penundaan Pemilu. Kita sepakat jika Pemilu akan tetap dilaksanakan pada tahun 2024" kata Baskami.
Baskami lantas berjanji akan membawa tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat di Jakarta. "Kami catat dan akan menyampaikan segala tuntutan mahasiswa di Sumut ke pemerintah pusat," kata dia.
Aksi mahasiswa yang berlangsung di depan gedung DPRD Sumut diikuti beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang ada di Kota Medan.
Dalam aksinya mahasiswa menyesalkan wacana presiden tiga priode dan penundaan Pemilu.
Selain itu para mahasiswa mendesak agar pemerintah membatalkan undang undang Ibu Kota Nusantara, serta naiknya BBM dan kelangkaan minyak goreng.
Kritisi Jabatan Baru Luhut
Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo mengangkat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional).
Pengangkatan Luhut tersebut menimbulkan pertanyaan besar dari sejumlah pihak. Dewan SDA Nasional sendiri merupakan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional.
Lembaga ini merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Dengan bertambahnya tugas ini, semakin panjang tanggung jawab yang kini dipegang Luhut.
Hal ini karena Luhut dikenal sering mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk mengurus sejumlah hal di luar tugas-tugas kementerian.