Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menjadi bulan-bulanan politisi PDI Perjuangan.
Beberapa politisi PDIP mengkritik Luhut gegara terjadinya aksi unjuk rasa mahasiswa se-Nusantara.
Dua anak Megawati Soekarnoputri yang terang-terangan mengkritik yakni Komaruddin Watabun Ketua DPP PDI Perjuangan dan Masinton Pasaribu polituisi PDIP.
Komarudin Watubun menyebut Luhur Binsar Panjaitan terlalu diberi kepercayaan begitu besar dari Presiden Jokowi.
Dia tidak mengerti mengapa hal itu bisa terjadi dan diputuskan Jokowi.
"Padahal mestinya Pak Presiden juga bagi-bagi tugas itu kepada tokoh-tokoh lain banyak orang di republik ini kok, tidak harus juga semua kepada PDIP," ucap Komarudin, Rabu (13/4/2022).
Di tengah aksi demonstrasi mahasiswa, sejumlah politisi PDI Perjuangan mengkritik Luhut Binsar Panjaitan.
Sementara Masinton menyebut Pejabat Menko tersebut harusnya Mundur secara Kesatria.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu itu mengkritik sikap oknum elite di Kabinet yang menyampaikan wacana perpanjangan masa jabatan atau penambahan periode presiden.
Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata mantan aktivis 1998 itu, sudah tegas menyatakan tidak ada rencana agenda penundaan pemilu maupun perpanjangan masa periode jabatan presiden.
"Presiden Jokowi menyampaikan kembali secara tegas dan gamblang bahwa tidak ada rencana agenda penundaan pemilu maupun perpanjangan masa periode jabatan presiden," tegas Masinton kepada tribunnews.com, Senin (11/4/2022).
Ia mengatakan Jokowi menegaskan pemerintah bersama DPR RI sudah menyepakati agenda pelaksanaan Pemilu tanggal 14 Februari 2024 berikut rincian anggaran pelaksanaan Pemilu 2024.
"Sikap kesatria Presiden Jokowi ini adalah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin mengambil alih tindakan keblinger bawahannya yang congkak dan semena-mena kepada rakyat," ujarnya.
Masinton mempertanyakan ke mana oknum Menteri Koordinator di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Wakil Presiden Maruf Amin yang menggulirkan dan manggalang dukungan palsu Jokowi tiga periode, saat terjadi gelombang penolakan dari rakyat dan mahasiswa.
"Pertanyaannya adalah kemana menko yang menggalang dukungan palsu 3 periode masa jabatan presiden tersebut? Dimana batang hidung menteri pongah sok merasa paling kuasa itu?
"Kenapa bukan Menko tersebut yang menjelaskan kepada publik dan massa aksi yang melakukan penolakan perpanjangan 3 periode masa jabatan presiden."
"Bahwa gagasan diatas bukan berasal dari Presiden Jokowi, melainkan dari dirinya sendiri sebagai menko yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan di bidang politik," kata Masinton.
Bercermin pada hal itu, menurut Anggota Komisi XI DPR RI ini, Menko tersebut seharusnya secara kesatria mundur dari seluruh jabatannya.
Apalagi ketika Presiden Jokowi sudah secara kesatria mengambil alih tanggung jawab dan meluruskan tindakan keblinger dan kesemena-menaan bawahannya.
"Harusnya menko tersebut secara kesatria mundur dari seluruh jabatannya. Apalagi telah menyebarkan big data “hoax” kepada masyarakat Indonesia," jelasnya.
Sebelumnya Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim big data yang berisi suara 110 juta pengguna media sosial ingin pemilu 2024 ditunda.
Luhut mengklaim data itu benar ada, namun tidak ingin membukanya ke publik.
Lebih jauh Masinton Pasaribu mengatakan aksi demonstarasi massa mahasiswa harus dimaknai sebagai kritik dan perlawanan anak muda terhadap elit tua yang rakus jabatan dan serakah ingin menguasai sumber daya kekayaan alam Indonesia.
Bahkan Masinton menjelaskan, oknum elite di Kabinet itu secara terang-terangan berupaya membajak konstitusi dan menenggelamkan demokrasi demi mencapai tujuan keserakahannya.
Aktivis 1998 ini menegaskan esensi dari perjuangan gerakan reformasi dan demokrasi tahun 1998 lalu adalah pembatasan kekuasaan.
Tanpa adanya pembatasan kekuasaan secara demokratis akan melahirkan kesemena-menaan (tiran), berwatak rakus dan serakah (oligarki kapitalis).
"Mengutip dari Mahatma Gandhi, ”Bumi menyediakan hal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi tidak untuk orang-orang yang serakah !”
"Panjang umur Pemuda Indonesia melawan keserakahan elit tua rakus pembajak konstitusi !" pungkasnya dikutip dari Tribunnews.com.
Politis PDIP Sumut Dukung Aksi Mahasiswa, Minta Menteri Dipecat
Di Medan, Sumatera Utara, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting dari PDIP menemui ratusan mahasiswa yang menggelar aksi di depan gedung DPRD Sumut, jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Rabu (13/4/2022).
Mengenakan kemeja putih, Baskami keluar dari gedung DPRD dan menaiki mobil komando yang dibawa oleh peserta aksi.
Di depan para mahasiswa, Baskami mengatakan mendukung aksi mahasiwa dan siap mendengarkan segala tuntutan.
"Kami mendukung aksi mahasiswa hari ini, kami akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh kawan kawan mahasiswa," ujar Baskami.
Politis PDI Perjuangan itu mengatakan setuju dengan tuntutan mahasiswa yang menolak penundaan pemilihan umum.
Kata Baskami, PDI Perjuangan dengan tegas telah menolak penundaan Pemilu dan wacana Jokowi tiga priode. 100 DPRD Sumatera Utara tolak pemilu, dan minta Presiden Jokowi pecat Menteri yang tidak bisa kerja.
"Kami juga sudah menolak adanya penundaan Pemilu. Kita sepakat jika Pemilu akan tetap dilaksanakan pada tahun 2024" kata Baskami.
Baskami lantas berjanji akan membawa tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat di Jakarta. "Kami catat dan akan menyampaikan segala tuntutan mahasiswa di Sumut ke pemerintah pusat," kata dia.
Aksi mahasiswa yang berlangsung di depan gedung DPRD Sumut diikuti beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang ada di Kota Medan.
Dalam aksinya mahasiswa menyesalkan wacana presiden tiga priode dan penundaan Pemilu.
Selain itu para mahasiswa mendesak agar pemerintah membatalkan undang undang Ibu Kota Nusantara, serta naiknya BBM dan kelangkaan minyak goreng.
Kritisi Jabatan Baru Luhut
Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo mengangkat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional).
Pengangkatan Luhut tersebut menimbulkan pertanyaan besar dari sejumlah pihak. Dewan SDA Nasional sendiri merupakan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional.
Lembaga ini merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Dengan bertambahnya tugas ini, semakin panjang tanggung jawab yang kini dipegang Luhut.
Hal ini karena Luhut dikenal sering mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk mengurus sejumlah hal di luar tugas-tugas kementerian.
Padahal sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengungkapkan amarahnya dalam sidang kabinet terkait wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
Saat itu dia melarang para menterinya untuk membahas soal wacana penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
Salah satu menteri yang turut menyuarakan gagasan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden adalah Luhut Pandjaitan. Namun malah diangkat dalam jabatan baru.
Sebelum Jokowi menyampaikan pernyataan melarang para menterinya membahas penundaan pemilu, Luhut pernah mengeklaim punya big data.
Big data mengenai 110 juta orang di media sosial yang menghendaki penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
Akan tetapi, Luhut menyatakan enggan membuka klaim big data itu kepada masyarakat.
Pembantu presiden yang turut menyuarakan wacana kontroversial itu adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Sedangkan di kalangan elite partai politik yang mendukung gagasan itu adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Keputusan Jokowi mengangkat Luhut menjadi Ketua Dewan SDA Nasional memicu reaksi dari politisi.
Halnya dengan Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani.
Menurut dia, keputusan Jokowi dengan memberi Luhut jabatan baru berbanding terbalik dengan sikapnya yang meluapkan amarah di sidang kabinet.
Menurut Kamhar, seharusnya Luhut mendapat teguran dan sanksi karena pernyataannya soal wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden turut membuat gaduh.
Dia mengatakan, hal itu membuat banyak kalangan mempertanyakan seperti apa hubungan antara Jokowi dan Luhut.
"Namun, belum reda isu ini, bukannya mendapatkan punishment, LBP malah mendapatkan promosi.
Publik tentu menjadi semakin bertanya-tanya, termasuk mempertanyakan relasi antara Pak Jokowi dan Pak LBP sebenarnya seperti apa?" kata Kamhar dalam keterangannya, Sabtu (9/4/2022), dikutip dari Tribunnews.com.
"Pengangkatan LBP ini membuat publik mempertanyakan sikap presiden yang beberapa waktu lalu mempertontonkan kemarahan terhadap pembantu-pembantunya yang berada di balik wacana tersebut di depan publik," lanjut Kamhar.
Sindiran PDIP, Politik Luhut Sangat kuat
Terpisah, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDI-P Bambang Wuryanto menilai Luhut memiliki kekuatan politik yang kuat.
Hal tersebut disampaikannya untuk menanggapi Luhut yang kerap kali menyatakan komunikasi publik soal wacana penundaan pemilu 2024.
"Tapi orang juga paham sekali betapa pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022) lalu.
Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu berpandangan, kekuatan politik Luhut bahkan sudah dipahami banyak orang dan sudah menjadi rahasia umum publik.
Ia pun mengambil contoh ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah memberikan pernyataan untuk menyetop ekspor, yang lalu beberapa hari kemudian Luhut membukanya kembali.
"Contoh, Pak Presiden pernah statement disetop ekspor kan gitu. Dua hari berikutnya dibuka lagi Pak Luhut yang statement," ujar Bambang.
Menurut Bambang, semua pihak pun bisa menilai sikap Luhut menyatakan hal itu karena memiliki kekuatan politik yang sangat kuat.
"Kalau Pak Luhut ya monggo saja, bisa evaluasi sendiri. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama bos," jelasnya.
Sekjen PDIP Pertanyakan Kapasitas Luhut
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mempertanyakan kapasitas Menko Marinves Luhut B Pandjaitan yang berbicara tentang penundaan Pemilu 2024.
"Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah menko polhukam.
Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri," kata Hasto dalam siaran persnya, Senin.
Hasto mengatakan hal itu usai mengisi Kuliah Umum bertema "Indonesia dalam Geopolitik Global" di aula kampus Universitas Sumatera Utara (USU).
Hal itu sebagai tanggapan pernyataan Luhut yang mengklaim memiliki "big" data pemilih Indonesia yang ingin pemilu 2024 ditunda.
Hasto mengatakan "big" data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak. Yakni persoalan kerakyatan terkait, misalnya, minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
"Beliau (Luhut) harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah.
Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan.
Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menko Polhukam," kata Hasto lagi dikutip dari Antaranews.
Hasto pun mengajak agar semua menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo agar tak memiliki pendapat berbeda dengan sang presiden menyangkut isu Pemilu 2024.
PDIP juga mengimbau agar sebaiknya para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif.
Padahal Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi.
PDIP juga mengimbau agar sebaiknya para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif.
Padahal Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi.
Luhut Panjaitan, lanjut Hasto, sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan.
Seharusnya politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.
"Tapi harus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi," tegasnya.
Oleh karena itu, tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda.
"Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?" kataHasto.
Hasto menambahkan, pihaknya mengajak semua pihak membangun energi positif bersama Presiden Jokowi dan PDIP akan konsisten bergerak di jalan itu.
"Tugas PDI Perjuangan sebagai parpol pengusung pemerintah adalah membangun energi bersama untuk segera bangkit menjadi pemimpin di kawasan Asia dan dunia ini dalam mengatasi pandemi.
Pak Jokowi sudah menunjukkan banyak prestasi dan juga 'direction' yang sangat tepat untuk dilakukan oleh seluruh jajaran kabinetnya," kata Hasto.
Atas dasar hal itu, Hasto mengajak agar semua berdisiplin dalam berbicara dan bergerak tunggal, yakni membantu rakyat, dan hal itulah jalan "legacy" bagi kepemimpinan Jokowi yang terus bekerja keras bagi negeri.
Kecemburuan Elite Politik
Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai keputusan Presiden Jokowi yang kembali memberi Luhut jabatan baru bisa dianggap sebagai sebuah sindiran bagi para elite partai.
"Penunjukan Luhut BP dalam berbagai posisi strategis terutama dalam hal-hal untuk mengatasi hambatan birokrasi juga dapat bisa dibaca sebagai bentuk sindiran presiden terhadap elite-elite partai di kabinet," kata Bawono saat dihubungi Kompas.com, Senin (11/4/2022).
Bawono mengatakan, ada kemungkinan saat ini elite-elite partai di kabinet boleh jadi dinilai oleh Presiden kurang memiliki kapasitas untuk mengatasi berbagai hambatan birokrasi dalam rangka mempercepat dari akselerasi berbagai program pembangunan.
Maka dari itu, lanjut dia, Presiden lebih condong mendelegasikan tugas kepada Luhut. Faktor lain yang membuat Jokowi lebih memilih Luhut untuk diberi jabatan baru terkait dengan hubungan mereka dalam soal bisnis.
Kemungkinan besar dari kegiatan bisnis itu sangat mungkin tertanam rasa saling percaya antara Jokowi dan Luhut melebihi elite politik lain.
"Dalam konteks itu wajar apabila saat ini Joko Widodo sebagai Presiden merasa sosok Luhut Binsar Pandjaitan bisa diandalkan untuk mengatasi hambatan (debottlenecking) di birokrasi," ucap Bawono.
Jabatan baru Luhut ini, tentu mengundang pro dan kontra bagi kalangan elite politik, apalagi dalam partai penguasa (pemenang pemilu).
Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Mengapa Politikus PDIP Getol Agar Luhut Mengundurkan Diri? Ini Kata Pengamat