Baca tanpa iklan
Oleh; Abdul Karim
Majelis Demokrasi & Humaniora
Pada mulanya adalah MAI (Madrasah Arabiyah Islamiyah) lalu DDI.
Didirikan ulama lokal kharismatik, AGH Abdurrahman Ambo Dalle pada 21 Desember 1938, di Mangkoso, Kabupaten Barru.
Madrasah sederhana ini nongol ditengah cekikan kolonialisme Jepang.
Pada tanggal 17 Februari 1947, MAI bertransformasi menjadi DDI (Darud Dakwah Wal Irsyad).
Berdiri pasca kemerdekaan republik, DDI belumlah kokoh sebagai institusi. Ia memerlukan perjuangan agar tak mati dilumat zaman.
DDI harga mati, tetapi ia nyaris "dibunuh" bertubi-tubi dalam sejarahnya.
Beruntunglah organisasi ini didirikan sekumpulan ulama lokal yang kaya karomah dan handal.
Mereka tak sekedar mengandalkan doa belaka. Mereka punya pula kecakapan dan taktik yang handal menghadapi rezim dzolim di masanya.
Disitu, berjejer sejumlah sosok penting; AGH Abdurrahman Ambo Dalle, AGH Abduh Pabbajah, AGH Daud Ismail, AGH Ali Yafie.
AGH Yunus Martan, AGH Abd. Muin Yusuf, AGH. Abd. Rahman Firdaus, dan sejumlah sosok alim lainnya.
Kita tahu dijaman perang kemerdekaan hingga Orde lama (orla) kehadiran organisasi menjadi penting sebagai strategi berlawan dan bertahan.
Walau dirintis ditengah sunyi-sepi lantaran kawanan serdadu Jepang, DDI pelan bergerak.
Ketika Orde lama memerintah, pertumbuhan organisasi kian pesat.