Baca tanpa iklan
Oleh: Tamsil Linrung
Anggota DPD RI/Senator Sulsel
Tulisan Opini Tamsil Linrung ini dimuat juga di Tribun Timur cetak edisi Kamis, 27 Januari 2022, dengan judul Ugal-ugalan Ibu Kota Negara Baru
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pindah Ibu Kota Negara (IKN) itu biasa.
Tidak sedikit negara di dunia melakukannya, menindahkan Ibu Kota Negara.
Yang tidak biasa adalah ngotot, memaksakan kehendak tanpa melihat urgensi dan momentumnya.
Inilah sebenarnya sumber persoalan kita.
Ketika APBN masih defisit, ekonomi belum stabil, dan Covid-19 masih mengancam, kebijakan memindahkan Ibu kota negara terasa tidak relevan.
Rakyat berhak curiga. Apalagi, memori kolektif mereka mencatat sejumlah pembangunan infrastruktur yang mengecewakan.
Ada yang tidak efektif, ada yang tidak tepat sasaran, dan ada pula yang terancam mangkrak.
Celakanya, sebagian dari duit pembangunan itu diperoleh dengan cara hutang. Sudah utangnya menumpuk, eh, infrastruktur yang dihasilkan tidak maksimal.
Pemerintah seharusnya sensitif, menjawab kecurigaan rakyat dengan penjelasan komprehensif.
Bukan justru ugal-ugalan mengetok palu bersama DPR. DPD memang menjadi bagian dari keputusan tersebut.
Namun, DPD memberi catatan kritis dan telah disampaikan secara terbuka dalam beberapa tulisan dan pemberitaan.
Pemindahan IKN adalah pekerjaan besar, masif, dan multi kompleks sehingga memerlukan perencanaan yang matang. Ini bukan saja tentang membangun kawasan tetapi juga membangun peradaban.