Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Pengadilan Tinggi Agama Makassar saat ini sedang membangun pelayanan terbaik untuk masyarakat.
PT Agama Makassar mencakup wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Sehingga, PT Agama mempersiapkan fasilitas terbaik dalam memberikan layanan ke masyarakat.
Mulai dari fasilitas gedung dan pelayanan perkara.
PT Agama saat ini sedang merevitalisasi berbagai gedung pengadilan di kabupaten dan kota.
Ketua PT Agama, Dr Abu Huraerah MH menyampaikan, revitalisasi gedung untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Baca juga: VIDEO: Pengadilan Negeri Maros Luncurkan Aplikasi SP5+ Terpadu, Urus Berkas Makin Mudah
"Kami target ke depan standar layanan setara di 27 pengadilan agama," katanya.
Saat ini, PTA Makassar sedang dalam rangka mengusung untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) setelah sebelumnya PTA Sulselbar sudah menyabet predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Tak hanya PT Agama Makassar, pengadilan agama di daerah juga didorong untuk mendapatkan WBK dan WBBM.
Untuk mewujudkan WBBM, saat ini PTA Sulselbar tengah menggodok program prioritas yakni pelayanan publik.
"Pelayanan terus kita tingkatkan. Sidang-sidang kita laksanakan sebaik mungkin. Putusan juga harus disikapi dengan bijaksana,” jelasnya.
Tidak hanya itu, untuk memperlancar misi tersebut juga memperkuat kerjasama dengan sejumlah instansi.
Perlu diketahui Kementerian PANRB melakukan penilaian WBBM sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB nomor 14tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
Baca juga: Pertama di Indonesia, Pengadilan Negeri Maros Luncurkan Aplikasi Mudahkan Masyarakat Urus Berkas
Kerjasama Lintas Instansi
Sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Agama akan kerja sama dengan berbagai instansi untuk mendukung kerja-kerja peradilan.
"Dalam waktu dekat kita akan MoU dengan Polda untuk meningkatkan penjagaan di pengadilan, bukan dalam artian memerintah tapi ini adalah bentuk kerja sama karena kerja kepolisian adalah pengamanan," katanya.
Tak hanya itu, pengadilan Tinggi Agama pun menyampaikan, kerja sama dalam institusi pengadilan pun harus terjaga.
Sebab, kerja sama ini akan membuat kinerja solid.
"Kan ada pepatah ringan sama di jinjing dan berat sama dipikul, ini yang harus kita terus lakukan di dalam instansi," katanya.
Meski negara dalam wabah pandemi Covid-19, Abu Huraerah meminta untuk tetap kompak.
"Meski begitu kita harus tetap menjaga kesehatan, karena itu sumbernya kita bekerja dengan baik. Meski Covid itu bukan penghalang kita untuk bekerja," katanya.
Menurutnya, kegiatan-kegiatan sekarang sudah bisa dilakukan secara daring.
"Kita bisa melantik dan rapat via daring, jadi kerja-kerja kita tetap jalan," katanya.
Pernikahan Dini
Salah satu tugas pengadilan agama adalah memutus sebuah perkara perkawinan.
Menurut Abu Huraerah, perkara yang sering didapatkan juga adalah perkawinan dini.
"Nah jika ada masyarakat yang melakukan perkawinan dini, maka harus mendapatkan putusan dari pengadilan agama. Dalam undang-undang, putusan ini hanya bisa diberikan dalam kondisi mendesak," katanya.
Menurutnya, selanjutnya putusan itu tak boleh lagi tanpa pertimbangan instansi lain.
Sehingga, bisa menguatkan keputusan hakim dalam mengeluarkan putusan.
"Nantinya harus ada surat keterangan dari rumah sakit atau dinas kesehatan, dan tentu dari KUA. Kenapa demikian, karena masyarakat kita terus tumbuh sehingga, lembaga negara mesti mengambil sebuah keputusan secara bersama-sama," katanya. (*)