Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM - Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu kembali menyoroti soal peran buzzer yang selama ini dianggap hanya memperkeruh situasi kerukunan kebangsaan.
Said Didu bercerita bagaimana awal mula penggunaan kelompok buzzer ini mulai marak, tepatnya pada saat Jokowi hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama pada 2012 silam.
"Saya pikir publik juga tahu apa sih awal penggunaan buzzer, itu untuk penggunaan kekuasaan. Itu diawali pada 2012 saat Pak Jokowi berniat maju sebagai gubernur. Kita lihat bagaimana buzzer dimanfaatkan sedemikian rupa, dan itu berhasil," ujar Said Didu dalam wawancara bersama wartawan senior Hersubeno Arief, dilihat pada Minggu (8/8/2021).
Baca juga: Megawati Mengaku Menangis Lihat Presiden Jokowi Beliau Sampai Kurus, Kurus Kenapa? Mikirin Kita
Keberhasilan buzzer Jokowi-Ahok kala itu yang dianggap turut memenangkan pasangan itu, menurut Said Didu, kemudian dilegitimasi bahwa peran buzzer sangat penting untuk memberikan pengaruh kepada publik.
Bahkan, menurut Didu, para buzzer yang ada saat ini pun memang dipelihara dan dibayar untuk tujuan tertentu.
"Nah sehingga metodologi kesuksesan itu, bagaimana sejauh mana buzzer itu mengkomunikasikan apa yang diinginkan. kemudian buzzer seolah-olah diformalkan pemerintah. Pemerintah memang memelihara dan memberikan anggaran kepada buzzer,; ungkapnya.
Hanya saja, makin lama menurut Didu rakyat makin sadar bahwa informasi-informasi yang disampaikan para buzzer hanya bersifat kepentingan semata.
Tidak jarang, buzzer digunakan untuk menutupi kekurangan dari pemerintah agar dilihat baik oleh rakyat yang mudah dipengaruhi.
Kemudian muncul perlawanan dari publik, yang tanpa dibayar.
"Sebenarnya buzzer ini gampang sekali dipatahkan. Karena informasi-informasi, kemampuan mereka sama sekali nggak ada. Nah kadang-kadang kita ketawa melihat. Buzzer seperti ini copy paste.
Dampaknya sekarang adalah pengusaha merekayasa alat untuk memecahbelah bangsa.
Sehingga kata-kaya kasar semua keluar, kata-kata kasar diberikan kepada yang nggak sejalan dengan pemerintah," jelas Didu.
Didu menambahkan, ada fenomena menyedihkan selama para buzzer ini bergerak menyerang siapapun yang mengkritik pemerintah.
Apabila buzzer dilaporkan, kata Didu, tidak ada proses hukum lebih lanjut dari pihak berwajib seolah menegaskan bahwa buzzer memang dipelihara untuk menciptakan kegaduhan.
"Problemnya adalah ada keberpihakan buzzer dari pengusaha. Buzzer kalau dilaporkan tidak pernah diproses, tapi kalau bukan buzzer langsung diproses.