Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM - Mohammad Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto akan dilantik sebagai Wali Kota Makassar periode 2021-2024 oleh Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, di Makassar, Sulsel, Jumat (26/2/2021).
Ini merupakan periode kedua bagi Danny Pomanto sebagai Wali Kota Makassar.
Di periode ini, dia akan memimpin pemerintahan Makassar bersama wakilnya, Fatmawati Rusdi sekaligus mantan calon Bupati Sidrap.
Selama menjabat nanti, Danny Pomanto dan Fatmawati Rusdi akan mendapatkan berbagai fasilitas dari negara, termasuk gaji.
Ngomong-ngomong, berapa sih gaji Wali Kota Makassar?
Gaji wali kota diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya.
Hingga saat ini, belum ada perubahan atas PP yang mengatur gaji kepala daerah di tingkat kabupaten/kota tersebut.
PP tersebut merupakan revisi dari PP Nomor 9 Tahun 1980.
Artinya, sejak era Presiden Abdrurrahman Wahid atau Gus Dur, belum ada kenaikan gaji pokok kepala daerah.
Disebutkan di PP tersebut, gaji pokok kepala daerah setingkat wali kota ditetapkan sebesar Rp 2,1 juta per bulannya.
Sementara itu, gaji pokok seorang wakil wali kota ditetapkan sebesar Rp 1,8 juta per bulan.
Meski terbilang kecil untuk gaji pokok seorang kepala daerah, wali kota masih menerima sejumlah tunjangan yang besarannya di atas gaji pokoknya.
"Selain gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 59 Tahun 2000.
Tunjangan wali kota
Salah satu bentuk tunjangan yang diterima pejabat setingkat wali kota yakni tunjangan jabatan yang diatur dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.