Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) rupanya sedikit tidak setuju dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) yang diambil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Kepada Ustadz Abdul Somad ( UAS), mantan orang kedua di Indonesia itu juga mengkritik penerapan terkait Virus Corona di beberapa kota lainnya, seperti Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi yang mulai memberlakukan PSBB hari ini, Rabu (15/4/2020).
Menurutnya ada beberapa budaya Indonesia yang masih susah untuk ikut kebijakan PSBB tersebut.
Sehingga harus ada tindakan tegas dan itu mesti dijalankan.
• Terbongkar, Tiket Asimilasi Napi yang Mau Bebas Dihargai Rp 5 Juta, Menteri Yasonna Laoly Sudah Tahu
• Update Daftar Hp Samsung Turun Harga April 2020, Galaxy A30s, Galaxy A51, Galaxy A70, Spesifikasi
PSBB di Jakarta sudah mulai lebih dahulu terhitung sejak 10 April lalu.
Pembatasan Sosial Berskala Besar ini berlaku selama 14 hari.
Dikenal sebagai negarawan, Jusuf Kalla berpendapat soal PSBB. Dia menjawab pertanyaan Ustadz Abdul Somad ( UAS) dalam obrolan live bertajuk "Peran Masjid dalam Wabah Corona", Selasa (14/4/2020) malam.
"Bagaimana PSBB di beberapa kota, Pak JK?" tanya Ustadz Abdul Somad.
Menurut Jusuf Kalla (JK), kebijakan PSBB seperti yang diterapkan di Jakarta masih ada kekurangan.
Kekurangan itu pun diungkap secara gamblang oleh JK.
"Karena tidak ada sanksi yang tegas, mengikat, maka seperti contohnya di Jakarta, dia (warga) disuruh di rumah tapi karena kebutuhannya untuk bekerja, maka sebagian jalan juga tetap ramai, sehingga terjadilah sesuatu yang tidak terlalu besar akibat itu ( PSBB). Perlu aturan yang lebih tegas lagi," jawab Jusuf Kalla.
Terkait hal itu, Ustadz Abdul Somad ( UAS) juga sempat menanyakan soal tingkat kedisiplinan masyarakat Indonesia.
Jusuf Kalla mengakui tingkat kedisiplinan masyarakat Indonesia termasuk rendah.
"Baru bisa jalan apabila ada sanksi. Yang dilakukan Pemerintah baru imbauan, sanksi keras belum. Tapi soal kedisiplinan ini juga terjadi di negara-negara lain, Amerika juga begitu. Faktor disiplin dan keterlambatan mengambil kebijakan," kata JK.
Ketua Umum PP Dewan Masjid Indonesia ( DMI) ini mengibaratkan pandemi Virus Corona seperti deret ukur.