Baca tanpa iklan
Terakhir, Prof Nurdin meminta Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb untuk menyelesaikan parkir yang menjadi biang macet di Kota Makassar saat Hari Ulang Tahun Makassar di Lapangan Karebosi, 9 November 2019 lalu.
Selain itu, persoalan kedua adalah masalah tranparansi dan pengelolaan keuangan di PD Parkir.
Sebelumnya, Tim penyidik bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Pidsus Kejati Sulsel) menyebut Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya (PD Parkir Makassar Raya) kota Makassar rawan dugaan korupsi penyimpangan anggaran.
Kejati juga sudah menetapkan mantan Direktur Umum PD Parkir, Rusdi Muhadir sebagai tersangka karena melakukan pengambilan uang kas PD. Parkir secara melawan hukum. Dan kemudian perbuatannya berlanjut pada saat ia menjabat Direktur Umum PD. Parkir Makassar Raya.
Dia ditemukan menyetujui pengambilan uang kas milik PD Parkir Makassar Raya oleh mantan Direktur Utama PD. Parkir Makassar Raya, Aryanto Dammar yang telah meninggal dunia pasca menjalani pemeriksaan di Kejati Sulsel.
Persoalan ketiga, sistem parkir masih konvensional, belum menggunakan e-parkir. Para petugas PD Parkir hanya mengambil uang parkir ke juru parkir dengan menggunakan sistem uji petik.
Jadi, petugas PD Parkir hanya meminta pemasukan ke juru parkir dengan perkiraan pemasukan setiap hari.
Selanjutnya, pada tahun 2019, PD Parkir menarget Rp 46 miliar pendapatan tapi, realisasi anggaran hingga November mencapai Rp12 miliar atau 27 persen dari target.