Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tim Seleksi Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Makassar akhirnya memilih tiga direksi untuk tiga Perusda se-Kota Makassar dalam lelang jabatan di Pemerintah Kota Makassar.
Keputusan itu, berdasarkan surat keputusan Nomor : 28/PAN-SEL/PERUSDA/XII/2019, sembilan direksi Perusda berada PD Parkir Makassar Raya, PD Terminal dan PD Pasar.
Dari sembilan direksi terpilih, enam diantara mereka adalah politisi. Sementara itu, tiga lainnya dari kalangan wiraswasta.
Selanjutnya, Timsel akan mengajukan nama-nama hal tersebut ke wali kota Makassar.
Dari sembilan direksi terpilih, enam diantara mereka adalah politisi. Sementara itu, tiga lainnya dari kalangan wiraswasta.
Tapi, keenam politisi ini harus mundur dari jabatannya sebagai kader partai. Hal itu tertuang dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yakni direksi tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
Wali kota Makassar akan menempatkan mereka untuk jabatan direktur utama, operasional dan umum. Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb yang akan melakukan pertemuan dengan mereka.
“Pak Wali yang akan menentukan posisi mereka untuk jabatan direksi di perusda masing-masing,” kata Ketua Tim Seleksi Perusahaan Daerah Kota Makassar, Muhammad Ansar, Rabu (1/1/2019).
Dari tiga direksi, timsel menunjuk semua direksi dengan latar belakang politisi.
Mereka yakni H. Irham Syah Gaffar. Ia pengusaha sekaligus Kabid Komunikasi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Selatan. Lelaki kelahiran Towau Malaysia, 8 April 1975 ini pernah maju dalam perebutan kursi legislatif di Pemilu 2019 melalui daerah pemilihan (dapil) Makassar III.
Kedua adalah Susuman Halim. Ia adalah mantan legislator DPRD Kota Makassar dari Partai Demokrat.
Pria kelahiran Bone, 7 Juli 1977, ini pernah duduk sebagai wakil ketua Komisi A DPRD Kota Makassar periode 2014-2019.
Selanjutnya, adalah Andi Fadly Ferdiansyah. Fadly adalah pengusaha kelahiran, Enrekang, 24 Februari 1979.
Selama ini, dia juga menggeluti usaha Kedai Papa Ong pasca berhenti sebagai legislator Demokrat 2009-2014.
Ada beberapa masalah PD Parkir yakni: persoalan pertama. Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Dr Nurdin Abdullah berkali-kali mengingatkan kepada Pemerintah Kota Makassar untuk menyelesaikan parkir.
Terakhir, Prof Nurdin meminta Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb untuk menyelesaikan parkir yang menjadi biang macet di Kota Makassar saat Hari Ulang Tahun Makassar di Lapangan Karebosi, 9 November 2019 lalu.
Selain itu, persoalan kedua adalah masalah tranparansi dan pengelolaan keuangan di PD Parkir.
Sebelumnya, Tim penyidik bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Pidsus Kejati Sulsel) menyebut Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya (PD Parkir Makassar Raya) kota Makassar rawan dugaan korupsi penyimpangan anggaran.
Kejati juga sudah menetapkan mantan Direktur Umum PD Parkir, Rusdi Muhadir sebagai tersangka karena melakukan pengambilan uang kas PD. Parkir secara melawan hukum. Dan kemudian perbuatannya berlanjut pada saat ia menjabat Direktur Umum PD. Parkir Makassar Raya.
Dia ditemukan menyetujui pengambilan uang kas milik PD Parkir Makassar Raya oleh mantan Direktur Utama PD. Parkir Makassar Raya, Aryanto Dammar yang telah meninggal dunia pasca menjalani pemeriksaan di Kejati Sulsel.
Persoalan ketiga, sistem parkir masih konvensional, belum menggunakan e-parkir. Para petugas PD Parkir hanya mengambil uang parkir ke juru parkir dengan menggunakan sistem uji petik.
Jadi, petugas PD Parkir hanya meminta pemasukan ke juru parkir dengan perkiraan pemasukan setiap hari.
Selanjutnya, pada tahun 2019, PD Parkir menarget Rp 46 miliar pendapatan tapi, realisasi anggaran hingga November mencapai Rp12 miliar atau 27 persen dari target.