Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar telah menetapkan syarat minimal dukungan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) bagi bakal calon kepala daerah (cakada) yang akan maju bertarung pada Pilwali Makassar 2020 nanti melalui jalur perseorangan.
Pasca-penetapan KPU, sejumlah cakada di Makassar mulai mengumpulkan dukungan. Salah satunya pasangan Syarifuddin Daeng Punna-Julianti Noor.
Bekal Pilpres 2024? Anies Kian Tersudut Lem Aibon 2 Menteri Jokowi Tito Sri Mulyani Turun Tangan
Danyon C Pelopor Anjangsana ke Purnawirawan dan Warakawuri Brimob
Kasus Pelecehan Kadis Koperasi Jeneponto, Polisi Berkasnya Sudah Kita Limpahkan ke Kejaksaan
Komunitas Motor Honda Mulai Berdatangan di Torut, Bareng AMM Salurkan Bantuan
Sudah Ada 150 Pelanggar Lalu Lintas di Mamasa Ditilang Polisi
Selain itu, Syukriansyah S Latief (UQ), Andi Munawar Syahir, serta Muhammad Ismak juga mengisyaratkan maju bertarung pada Pilwali 2020 melalui jalur independen.
"Formulir B.1-KWK Perseorangan yang beredar memang benar adanya. Formulir itu untuk dukungan Sadap-Julianti," ungkap Julianti Noor kepada Tribun, Jumat (1/11).
Julianti maju melalui jalur perseorangan itu karena tidak pede maju melalui partai politik. Terlebih lagi popularitas dan elektabilitasnya tak memungkinkan untuk bersaing dengan cakada lainnya. "Saya tak tinggi survei," katanya.
"Sadap tidak ada tekanan politik dan netral," jelas Julianti Noor terkait dirinya maju bertarung melalui jalur perseorangan bersama Syarifuddin Daeng Punna pada Pilwali Makassar.(*)
Bawaslu Makassar Keluarkan Ancaman Cakada dan Parpol di Pilwali 2020
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar memperingati bakal calon kepala daerah (cakada) dan partai politik (parpol) peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.
Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubla Bawaslu Makassar, Zulfikarnain Tallesang, menyatakan, parpol dan cakada tidak bisa menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan wali kota Makassar.
HPS Ke-39 di Kendari, Kementan-Pemprov Sultra Kembangkan Industri Pangan Lokal
Melawan Petugas, Pelaku Pemerkosaan di Jeneponto Diberi Hadiah Timah Panas
Reaksi Bupati Pangkep Terkait Larangan Pakai Cadar dan Celana Cingkrang
"Bawaslu mengingatkan parpol yang akan mengusung paslon di Pilwali 2020.
Intinya pengurus yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pencalonan akan mendapat sanksi," tegas Zulfikarnain, Jumat (1/11/2019).
"Kami tegaskan sesuai Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016, pengurus partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung bakal calon wali kota dan wali kota, bahwa jika ada yang dengan sengaja melakukan perbuatan hukum, berupa menerima imbalan dalam bentuk apapun sebagaimana pada pasal 47 ayat (1) di penjara paling singkat 36 bulan, serta paling lama 72 tahun," ungkap Zulfikarnain.
HPS Ke-39 di Kendari, Kementan-Pemprov Sultra Kembangkan Industri Pangan Lokal
Melawan Petugas, Pelaku Pemerkosaan di Jeneponto Diberi Hadiah Timah Panas
Reaksi Bupati Pangkep Terkait Larangan Pakai Cadar dan Celana Cingkrang
Ia menjelaskan, disamping sanksi kurungan, pelaku pelanggaran juga dijerat dengan denda paling sedikit Rp 300 juta dan paling banyak 1 milliar.
"Ini kami lakukan dalam rangka pencegahan, sebelum terjadi hal tersebut. Karena kami tak ingin mendengar lagi pelanggaran karena tidak tahu aturannya," jelasnya.
Sanski lainnya, kata Zulkarnain, bagi parpol yang terbukti menerima imbalan pada proses pencalonan wali kota dan wakil wali kota tidak dapat lagi mengusung pasangan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. (*)
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur: