Adi Ahsan Usul Pengadaan Pakaian Adat untuk Paripurna DPRD Majene, Ini Tujuannya

Penulis: edyatma jawi
Editor: Suryana Anas
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wakil Ketua DPRD Majene, Adi Ahsan

Adi Ahsan Usul Pengadaan Pakaian Adat untuk Paripurna DPRD Majene, Ini Tujuannya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAJENE -- Wakil Ketua DPRD Majene, Adi Ahsan mengusulkan penggunaan pakaian adat tiap rapat paripurna pengesahan APBD.

Adi Ahsan menilai, penggunaan pakaian adat tersebut bertujuan untuk melestarikan budaya. Sebab pakaian adat menjadi satu identitas tersendiri yang patut dijaga.

"Usulan kami agar pakaian adat digunakan dalam setiap rapat pengesahan APBD Kabupaten Majene," jelas Adi Ahsan, Jumat (4/10/2019).

Baca: Hengkang dari Demokrat, Bupati Mamuju Tengah Aras Tammauni Resmi Gabung ke Golkar

Baca: Tak Kalah Artis, Foto Cantiknya Lenny Sri Istri Sah Bambang Soesatyo Ketua MPR, Benarkah Istri Ke-2?

Baca: Drama Penangkapan Salam, Residivis Curanmor Asal Jeneponto, Sempat Sandera dan Ancam Bunuh Istri

Dijelaskan, penggunaan pakaian adat itu diusulkan dalam rapat pembahasan tata tertib DPRD Majene.

Gayung bersambut, usulan pakaian adat akhirnya disepakati dalam rapat tersebut.

Wakil Ketua DPRD Majene, Adi Ahsan (TRIBUN TIMUR/EDYATMA JAWI)

Lebih lanjut Politisi Golkar ini menjelaskan, pengadaan pakaian adat untuk 25 pimpinan dan anggota DPRD Majene tidak akan menambah beban APBD.

Sebab anggarannya akan dialokasikan dari sebagian dana pengadaan jas.

Biaya pengadaan jas akan dikurangi untuk dialihkan menjadi pengadaan pakaian adat.

"Setiap tahun kan ada pengadaan baju PDH (pakaian dinas harian,red), PSL (Pakaian sipil lengkap,red) dan jas. Jadi ini yang dialihkan sebagian," terangnya.

Untuk pengadaannya, Adi Ahsan menegaskan, agar tidak membeli dari luar Majene. Pakaian adat harus dibeli dari pengrajin ataupun pedagang lokal.

Itu bertujuan untuk memberdayakan, penenun sutera Mandar maupun pengusaha pakaian adat di Majene.

"Ini akan menjadi berkah bagi pengrajin tenun sarung sutra di Majene," pungkasnya.

Golkar Usulkan Adi Ahsan Jadi Wakil Ketua DPRD Majene

Partai Golkar memberikan rekomendasi pada Adi Ahsan sebagai Wakil Ketua DPRD Majene.

Rekomendasi itu telah diserahkan oleh Sekretaris Partai Golkar Majene, Muhammad Irfan Syarif pada Sekretariat DPRD Majene.

Unjuk Rasa di Kantor DPRD Enrekang, Ini 4 Poin Tuntutan Mahasiswa, Salah Satunya Tolak RUU KPK

Nasib Youtuber Atta Halilintar Kini, Bebby Fey Bongkar Sahabat Ria Ricis Pelaku Pelecehan, Buktinya

Waspada! Penipuan Kode Verifikasi Bikin Akunmu Dikuasai Orang Lain, Ini Modus dan Cara Mengenali

BREAKING NEWS, Puluhan Truk Antre Beli Solar di SPBU Pertamina Kalibone Pangkep

Pelebaran Jalan Menuju Pelabuhan Munte Luwu Utara Ditarget Rampung 2020

Adi Ahsan merupakan peraih suara terbanyak dari seluruh legislator terpilih saat Pemilu 2019. Mantan Ketua Komisi III DPRD Majene ini memperoleh 3.968 suara.

Sekretaris Golkar Majene, Muhammad Irfan Syarif berharap, Adi Ahsan mampu menyelesaikan sejumlah agenda strategis saat menjadi Wakil Ketua DPRD Majene nantinya.

Muhammad Irfan Syarif menitipkan delapan agenda prioritas yang perlu dikawal di DPRD.

Diantaranya terkait Participating Interest (PI) hasil migas Lerek-lerekan yang hingga kini belum tuntas.

Selain itu, Irfan Syarif meminta Adi Ahsan mengawal penuntasan jalan di Kecamatan Ulumanda.

"Juga diharapkan mampu menyelesaikan agenda strategis lainnya seperti layanan kesehatan, pengembangan pariwisata dan memajukan sektor rill yang berbasis kerakyatan," ujar Muhammad Irfan Syarif, Kamis (26/9/2019).

Sekretaris Partai Golkar Majene, Muhammad Irfan Syarif menyerahkan rekomendasi penunjukan Wakil Ketua DPRD pada pejabat di Sekretariat DPRD Majene, Kamis (26/9/2019). (Edyatma Jawui/Tribun Timur)

Tak kalah penting, lanju lt Irfan Syarif, persoalan pendidikan juga harus jadi agenda yang perlu diperjuangkan. Apalagi status Majene sebagai pusat layanan pendidikan di Sulbar.

Menurutnya, perlu diwujudkan pendidikan yang berkualitas mengedepankan iman taqwa (Imtaq) dan ilmu pengetahuan teknologi (Iptek). Tentunya berdasarkan nilai-nilai lokal kedaerahan.

Termasuk pula mengawal pengembangan kota dan desa yang kompetitif. Serta mengembangkan perusahaan daerah yang bermutu dan berdaya saing nasional. (Tribun Majene.com)

Laporan Wartawan Tribun Timur, @edyatmajawi

Baca: KABAR BURUK WhatsApp Bakal Cabut Layanan Aplikasi untuk HP Merek Ini, Apa Saja dan Mulai Kapan?

Baca: Wajah Menantu Perempuan Ini Jadi Sorotan Gara-gara Buang Muka & Kabur Saat Mertua Naik ke Pelaminan

Baca: Dahsyatnya Ketika Megawati Soekarnoputri & Prabowo Subianto Kompak, Hasilnya Bamsoet Ketua MPR RI

Baca: Kabar Buruk untuk Presiden Jokowi Jelang Dilantik, Ada Upaya Jatuhkan Pemerintahan, Ini Isu Dipakai

Baca: Belum Seminggu di DPR, Mulan Jameela Istri Ahmad Dhani Ditimpa Masalah, Dimintai Ganti Rugi Rp 10 M

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

 

Baca: Mahasiswa PNUP PKL di Bandung, Ikatan Mahasiswa Pangkep Bandung Raya Gelar Silaturahmi

Baca: Balasan si Anak Ibunya Viral Dilarang Menantu ke Pernikahan, Alasan Tetap Nikah Meski Ditentang

Berita Terkini