Soal Anggaran Pilwali, Pemkot Makassar Belum Setujui Usulan KPU

Soal Anggaran Pilwali, Pemkot Makassar Belum Setujui Usulan KPU

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemilihan Wali Kota Makassar akan dilaksanakan 2020 mendatang.

Namun sampai saat ini belum ada penetapan dari Pemerintah Kota Makassar mengenai anggaran pesta demokrasi tersebut.

Padahal hari ini 1 Oktober merupakan masa deadline penandangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Pemerintah Kota Makassar belum menyepakati anggaran untuk penyelenggaran Pemilihan Wali Kota tersebut.

Hal itu terjadi karena adanya ketidaksesuaian pesersip terkait anggaran pada kedua belapihak.

"Belum ada kesepakatan soal anggaran yang diusulkan. Padahal kami sudah 4 kali melakukan rasionalisasi dan belum ada kesepakatan," kata Komisioner KPU Kota Makassar Endang Sari kepada Tribun, Selasa (01/10/2019).

Menurut Endang dalam pembahasan usulan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah, sebenarnya sejak kemarin sudah mulai alot, bahkan harus dipending beberapa menit karena adanya ketidak kesepatan soal usulan anggaran itu.

Semula KPU mengusulkan anggaran Rp 75 miliar. Setelah berubah menjadi Rp 96 miliar. Namun setelah dikoreksi usulan itu angkanya kembali turun menjadi Rp 90 milliar lebih atau dipangkas sekitar Rp 6 miliar.

Dana Rp 90 miliar diajukan meliputi beberapa item, salah satunya kegiatan rapat pembentukan panitia adhoc, pengadaan kebutuhan logistik, pemuktahiran data, honor petugs PPK, PPS dan KPPS serta berapa item lainnya.

Duit KPU Gowa di Pilkada 2020 Rp 60 Miliar, Lutra Rp 30 Miliar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Luwu Utara dan Gowa, menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.

Sementara sepuluh daerah yang juga ikut berpilkada di Sulsel, masih membahas anggarannya masing-masing bersama pemerintah setempat.

Sesuai tahapan, penandatangan NPHD Pilkada serentak paling lambat 1 Oktober besok.

Indah Putri Indriyani (Bupati), Syamsul Bahri (ketua Bawaslu), serta Muhajirin (ketua KPU) menandatangani NPHD Pilkada Lutra, Jumat (27/9) lalu.

Sementara Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, Samsuar Saleh (ketua Bawaslu), dan Muhtar Muis (ketua KPU) melakukan penandatanganan NPHD di Baruga Tinggi Mae, Rujab Bupati Gowa, Minggu (29/9/2019).

KPU dan Bawaslu Lutra mendapat anggaran hibah dari pemerintah masing-masing senilai Rp 30 miliar dan Rp 13.186.567.800 miliar.

Sementara pemerintah Gowa memberikan anggaran hibah kepada KPU dan Bawaslu masing-masing senilai Rp 60.006.006.031 miliar dan 12.018.430.000 miliar.

Dana itu dihibahkan dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan dan pengawasan Pilkada serentak 2020 di Lutra dan Gowa.

Terkait penandatanganan NPHD itu, Ketua Bawaslu Sulsel, La Ode Arumahi, mengapresiasi kerja-kerja Bupati Luwu Utara dan Gowa dalam melakukan pembahasan anggaran, sehingga sampai pada kesepakatan.

“Cepat karena ada perhatian dari pemerintah masing-masing. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih,” kata Arumahi.

Sementara Kabag Hukum, Teknis, dan Humas KPU Sulsel, Asrar Marlang, mengatakan, baru dua daerah dari 12 kabupaten/kota di Sulsel telah menandatangani NPHD dengan pemerintah setempat.

“Setahu saya baru KPU Luwu Utara dan Gowa yang sudah. Kalau itu, masing-masing daerah punya faktor sehingga belum masuk proses NHPD,” tegas Asrar menanggapi sepuluh daerah belum melakukan penandatanganan.

Usai penandatanganan, Adnan mengatakan, penyerahan dana hibah dilakukan setelah melalui proses pembahasan bersama KPU, Bawaslu, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Gowa.

Dikatakan Adnan, dana hibah tersebut sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2020.

“Kita berharap anggaran ini digunakan sesuai aturannya, sehingga penyelenggara pilkada di tahun mendatang berjalan lancar dan menjadi contoh bagi kabupaten/kota di Sulsel,” katanya.

Suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi, katanya, tergantung pada bagaimana penyelenggaraan itu berjalan dengan baik dan lancar serta sesuai kaidah dan aturan yang ada.

Menurutnya, penyelenggaraan yang baik akan melahirkan proses pemilihan yang baik dan pemilihan yang baik akan menciptakan kepemimpinan yang baik.

“Saya juga berharap terjalin koordinasi yang baik antara Bawaslu, KPU bersama pemerintah, sehingga betul-betul kita menjalankan pemilihan dengan lancar, aman, dan damai,” katanya.

Ada 12 daerah menggelar Pilkada serentak 2020 di Sulsel yakni, Selayar, Bulukumba, Gowa, Makassar, Maros, Pangkep, Barru, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Timur, Luwu Utara.

Baca: VIRAL Anak Muda Ini Nikahi 2 Pacar Sekaligus Alasan Tak Ingin Ada Sakit Hati, Fotonya Ramai Komentar

Baca: Siasat Dipakai Jokowi Demi Tak Dilengserkan Mahasiswa, Rekan Prabowo Subianto Mau Jatuhkan RI 1

Baca: Petaka Istri DN Aidit Pentolan PKI Usai G30S/PKI, Sempat Nyamar Namun Alami Hal Tragis Ini

Baca: Viral Pelajar Dibayar 50 Ribu Ikut Demo Tugas Busur Polisi, Ada Juga Sekuriti Nyamar Pakai Baju SMA

Baca: Sebab Sriwijaya Air Berhenti Operasi, Bangkrut? Bukan Karena Tiket Mahal, Bos Ungkap Masalah Besar

Baca: Siapa 2 Presiden Buruh Memilih Bertemu Presiden Jokowi di Istana Saat Mahasiswa Demo di Jalanan?

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: