Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kabupaten Mamuju 2019 resmi disahkan, Jumat (20/9/2019) sore.
Pengesahan ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Ketua DPRD Mamuju Sementara Aswar Anshari Habsi disaksikan Wakil Bupati Mamuju Irwan SP Pababari, dalam rapat paripurna DPRD Mamuju.
Wakil Bupati Mamuju Irwan SP Pababari menekankan, dengan pengesahan APBD Perubahan, jajaran OPD harus bergerak cepat memaksimalkan sisa waktu di 2019.
Baca: 30 Anggota DPRD Mamuju Ikuti Pembekalan, Segini Jumlah Pendatang Baru
"Mengingat efektifnya itu bulan ini sampai Desember mendatang, kurang lebih empat bulan, sehingga harus efektif dan efisien,"katanya.
Dalam sambutnya, Irwan juga menekankan kepada Ispektorat untuk terus melaksanakan pengawasan, serta menyarankan kepada OPD melakukan evaluasi dengan hasil yang sudah dicapai.
Dikatakan, pada APBD Perubahan 2019 fokus pada sektor pengembangan Pariwisata, Pertanian dan pengembangan UMKM. Termasuk juga pembangunan infrastruktur dalam kota.
Baca: Tim Phyton Polres Mamuju Uangkap Modus Penggelapan Uang Rp 250 Juta , Tiga Pelaku Diringkus
"Kita juga fokus pada penerapan e-goverment, selain peningkatan sumber daya aparat, juga peningakatan PAD melalui pemanfaatkan sistem eletronik,"ucapnya.
"Kami sekarang sudah memasang E-kasir online di beberapa obyek penerimaan pajak, untuk merekam seluruh transaksi dan insyaallah ini akan mengurangi kebocoran pajak. Sudah lebih 50 titik kita pasang,"tuturnya.
Irwan menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD dan seluruh pihak yang berpatisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan RAPBD Perubahan 2019.
Baca: Tiga Hektar Lahan Terbakar di Desa Bambu Mamuju
"Ini merupakan dasar bagi kita, untuk melanjutkan proses pembangunan yang direncanakan yang diarahkan pada upaya mewujudkan visi dan misi atau agenda besar Bupati dan Wakil Bupati,"kata dia.
Lima agenda besar yang dimaksud, kata Irwan, yakni peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah, pembanguna pendidikan dan kesehatan, pembangunan pertanian, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Target pendapatan Pemkab Mamuju sebelum APBD Perubahan sebesar Rp 1.140.183.392.388. Setelah perubahan menjadi Rp 1.162.190.875.838.\
"Mengalami peninggkatan Rp 21.926.483.450 atau naik sekitar 1,92 persen,"ujarnya.
Sementara belanja daerah Kabupaten Mamuju setelah perubahan, menjadi Rp 1.175.590.631.841. Meningkat 1,16 persen atau sekitar Rp 13 miliar sebelum perubahan.
Sebelum perubahan, Pemkab Mamuju juga mengalami defisi sebesar Rp 21.797.672.771. Setelah perubahan menjadi Rp 13.395.756.003.
Untuk penerimaan pembiayaan sebelum perubahan, sebesar Rp 23.797.672.771. Setelah perubahan menjadi Rp 13.395.756.003. Mengalami penurunan sebanyak Rp 10 miliar lebih.
Baca: 50 Persen Anggota DPRD Mamuju Pendatang Baru, Siapa Saja Mereka?
Pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan sebesar Rp 2 miliar, setelah perubahan menjadi Rp 0 rupiah.
"Kita berharap penggunaan anggaran daerah lebih efektif dalam pencapaian upaya memakmurkan masyarakat. Peranserta lembaga pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara, untuk terus mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran daerah,"tuturnya.
Kata dia, diharapakan DPRD dan Pemkab dapat membangun hubungan kerja yang baik, demi terwujudnya cita-cita dalam memajukan daerah dan memakmurkan masyarakat.
Sementara Ketua Sementara DPRD Mamuju Aswar Anshari Habsi berharap, pihak eksekutif dapat lebih maksimal dalam menjalankan program-program yang sudah ditetapkan dalam APBD Perubahan 2019.
"Itu harapan kita di DPRD, sehingga Mamuju ini semakin maju sebagai ibukota provinsi,"ujarnya.
Baca: Kecewa ke Incumbent, Demokrat Siapkan Lawan Bupati Mamuju
30 Anggota DPRD Mamuju Ikuti Pembekalan Tugas
TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Sebanyak 30 Anggota DPRD Kabupaten Mamuju masa jabatan 2019-2024 mengikuti orientasi atau pembekalan tugas di Hotel Grand Maleo, Jl Yos Sudarso, Kelurahan Bunanga, Sulbar, Selasa (17/9/2019).
Orientasi tersebut akan berlangsung hingga tanggal 20 September 2019. Berkerjasama DPRD Kabupaten Mamuju dan BPSDM Provinsi Sulawesi Barat.
VIDEO: CitraLand Tallasa City Gelar Open House Topping Off Ruko
Ini Sinopsis Film Horas Amang, Bakal Tayang 26 September 2019
Tiga Hari, Kabupaten Wajo Dilanda Dua Kali Gempa
Empat Pelaku Pembusuran di Palopo Diringkus Polisi, Pelakunya Ada Pelajar
Golkar Toraja Utara Bakal Buka Pendaftaran Balon Bupati, Ini Jadwalnya
Pembukaan orientasi dihadiri Gubernur Ali Baal Masdar, Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Barat Yakub F Solon, Kajari Mamuju Ranu Indra, Wakapolres Mamuju Kompol Hadi dan Dandim 1418 Mamuju Kolonel Inf Suyitno.
Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Barat Yakub F Solon mengatakan, kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh anggota DPRD sebelum melaksanakan tugas selama lima tahun yang akan datang.
Dikatakan, kegiatan ini juga akan dilaksanakan seluruh DPRD kabupaten dan provinsi di Sulbar.
"Ada enam kabupaten harus melaksanakan orientasi, bukan berarti harus di Mamuju, tapi bisa di kabupaten masing-masing,"katanya.
Yakub menjelaskan, kegiatan ini wajib untuk semua anggota DPRD, sebagai bentuk pengenalan tugas, sehingga berangkat dengan satu pijakan dalam melaksanakan tugas.
"Jadi harus diorientasi dulu, atau pengenalan tugas dan ini perintah Kemendagri,"ujarnya.
Selama tiga hari orientasi, para anggota DPRD akan dibekali pemahaman tentang Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Undang-undang Dasar, wawasan kebangsaan, sistem pemerintah daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah.
"Juga akan dibekali soal internalisasi, integritas, terus hubungan DPRD dan kepala daerah, tugas dan fungsi DPRD. Saya kira itu,"ucapnya.
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, berharap melalui kegiatan tersebut integritas DPRD dalam menjalankan tugas terus dijunjung tinggi.
"Komitmen dalam memajukan daerah. Kemudian tugas dan fungsi harus berjalan dengan baik,"kata dia.
Ia berharap, anggota DPRD dapat menjembatangi kepentingan pemrintah dan masyarakat.
"Harus bisa menjadi mitra harmonis pemerintah daerah, memberikan dukungan dalam membangun daerah,"ujarnya.
Menurut ABM, kegiatan ini menentukan bagi anggota DPRD dalam menjalankan tigas dan fungsi lima tahun ke depan, sebagai pengembang amanah rakyat dan menghadapi tingginya eksepektasi masyarakat.
"Orientasi ini diharapkan meningkatakan kapasitas dan wawasan tentang tugas dan fungsi anggota DPRD. Orientasi ini harus berjalan dengan baik, karena kegiatan ini sangat penting dalam rangka peningkatan kapasitas DPRD,"jelasnya.
Ia juga berharap, DPRD baru bisa menyelesaikan secepatnya RTRW karena RTRW akan menentukan rencana strategis pembanguna daerah yang akan datang.
"Dukung gubernur dan bupati agar bisa menjalankan tugas dengan baik. Jalankan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab,"tuturnya.(tribub-timur.com)
Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
VIDEO: CitraLand Tallasa City Gelar Open House Topping Off Ruko
Ini Sinopsis Film Horas Amang, Bakal Tayang 26 September 2019
Tiga Hari, Kabupaten Wajo Dilanda Dua Kali Gempa
Empat Pelaku Pembusuran di Palopo Diringkus Polisi, Pelakunya Ada Pelajar
Golkar Toraja Utara Bakal Buka Pendaftaran Balon Bupati, Ini Jadwalnya
Arsal Aras Kembali Pimpin DPRD Mamuju Tengah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - H Arsal Aras menerima mandat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Tengah dari DPP Demokrat.
Mandat sebagai ketua DPRD Kabupaten Mamuju Periode 2019-2024, merupakan kali keduanya DPP Demokrat memberikan amanah sebagai Ketua DPRD kepada anak Bupati Mamuju Tengah itu.
Arsal yang kini menjabat Ketua DPC Demokrat Mamuju Tengah, sebelumnya juga menjabat Ketua DPRD Mamuju Tengah periode 2014-2019 lalu.
Baca: Terima Mandat Sebagai Ketua DPRD Sulbar, Begini Komitmen Suraidah
Pada Pileg 2019 lalu, Arsal terpilih di Dapil Mamuju Tengah I meliputi Kecamatan Topoyo dan Tobadak dengan perolehan 3.415 suara.
Demokrat sendiri raih enam kursi di DPRD Kabupaten Mamuju Tengah pada Pileg 2019 lalu dengan total perolehan 14,910 suara.
Empat kursi di Dapil Mamuju Tengah I, satu kursi di Dapil Mamuju Tengah II Kecamatan Karossa dan satu kursi di Dapil Mamuju Tengah III Budong-budong-Pangale.
Baca: Modus Jaga Durian, Pria Berusia 20 Tahun di Mamuju Tengah Rudapaksa Anak 8 Tahun
Ditemui usai menerima SK dari Ketua DPD Demokrat, Arsal menyampaikan terima kasih kepada partai yang memberinya amanah untuk kedua kalinya sebagai ketua DPRD Mamuju Tengah.
"Saya juga sampaikan terima kasih kepada pak SDK ketua DPD kami sebagai perpanjangan tangan DPP Demokrat di Sulbar,"ucapnya.
Baca: Demokrat Sulbar Optimis Satu Kursi di DPR RI, Perolehan Suara di Mamuju Anjlok
Arsal mengatakan, amanah tersebut adalah tanggungjawab yang besar sebagai pimpinan lembaga pemerintah di daerah.
"Sehingga tentu saya memohon support dan masukan dari semua pihak, untuk menjalankan tugas-tugas kami sebagai wakil rakyat di Mamuju Tengah,"tuturnya.
Terima Mandat Sebagai Ketua DPRD Sulbar, Begini Komitmen Suraidah
Ketua DPC Demokrat Kabupaten Mamuju, Hj Siti Suraidah Suhardi, menerima mandat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat dari DPP Demokrat, Senin (16/9/2019).
Surat Keputusan (SK) DPP Demokrat diserahkan langsung Ketua DPD Demokrat Sulbar H Suhardi Duka kepada Suraidah di kantor DPD Demokrat Jl Husni Thamrin, sore tadi.
Suraidah merupakan mantan Ketua DPRD Mamuju Periode 2014-2019.
Pada Pileg 2019 lalu anak kedua mantan Bupati Mamuju dua periode H Suhardi Duka itu, meraih 9.820 suara dari total perolehan Demokrat 40.014 suara.
Demokrat sendiri meraih sembilan kursi di DPRD Sulbar pada Pileg 2019 lalu. Masing-masing satu kursi di Dapil Sulbar II, satu kursi di Dapil Sulbar III, satu kursi di Dapil Sulbar IV.
Kemudian tiga kursi di Dapil Sulbar V, dua kursi di Dapil Sulbar IV dan satu kursi di Dapil Sulbar VII. Sehingga berdasarkan Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) Ketua DPRD Sulbar jatuh ke tangan kader Demokrat.
Usai menerima SK dari Ketua DPD Demokrat Sulbar, Suraidah menyampaikan penghargaan yang tinggi dari Demokrat sebagai ketua DPRD Provinsi Sulbar.
"Tentu petunjuk dan arahan dari ketua DPD Demokrat Sulbar, sangat saya harapkan ke depan demi suksesnya dalam menjalankan tugas dan lebih baik lagi,"kata Suraidah.
Ia menegaskan, lahir dan besar di Demokrat, sehingga baginya mandar sebagai Ketua DPRD Sulbar adalah penghargaan.
"Saya bergabung di Demokrat sejak 2006. Mungkin ini salah satu kriteri DPP, melihat saya punya loyalitas kepada partai sangat tinggi. Dan saya berterima kasih untuk itu,"ujarnya.
Kepada masyarakat Sulbar, khususnya Kabupaten Mamuju yang mengamanahkan dirinya sebagai wakil rakyat selama lima tahun ke depan.
"Yang pasti ke depan saya akan menjaga amanah ini, saya berharap kejadian di DPRD Sulbar beberapa waktu lalu, tidak terulang di periode berikut,"kata dia.
Ia berkomitmen, ingin menjaga marwah dan memulihkan nama lembaga termormat DPRD Sulbar dimata publik.
"Tentu akan menjaga citra partai Demokrat di DPRD Sulbar,"tuturnya.