Baca tanpa iklan
Kementerian PUPR Sudah Gelontorkan Rp 235 M untuk Program Kotaku di Sulsel
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR RI) menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan National Slum Upgrading Program (NSUP) program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) atau Program Kotaku di Jasmine Hall, Hotel Claro Makassar, Jl AP Pettarani, Makassar, Provinsi Sulsel, Selasa (17/9/2019).
Sebanyak 103 peserta berasal dari 12 provinsi dan 38 kabupaten/kota.
Peserta ini dari kepala balai, kepala seksi pelaksanaan balai prasarana permukiman wilayah serta pejabat pembuat komitmen (PPK) Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), Satker Pelaksanaan prasarana permukiman di tiap provinsi, dan kepala satker Pembangunan infrastruktur permukiman dan PPK.
Baca: Pemerintah Pusat Turun Tangan Atasi Kebakaran Sampah TPA Tamangapa Makassar
Baca: Ini Alasan Unibos Kembali Gandeng Rocky Gerung Jadi Pemateri Kuliah Umum
Baca: Besok, Golkar Sulsel Umumkan 20 Pimpinan DPRD di Daerah
Hadir Kepala Satker Infrastruktur Berbasis Masyarakat Direktorat Jenderal Cipta Karya PUPR Muhammad Reva Sastrodinigrat ST MSc; Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya PUPR, Ir Didiet Arief Akhdiat; Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman ST; Kepala Dinas Permukiman, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Ir Andi Bakti Haruni CES.
Program ini berkomitmen untuk mengentaskan kawasan permukiman kumuh di perkotaan.
Dalam Rencana Pemerintah Jangan Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah ditetapkan sasaran penyelenggaraan permukiman di kota/kawasan perkotaan yaitu mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 hektar yang tersebar di seluruh provinsi, 269 kabupaten/kota dan 11.067 kelurahan/desa.
Adapun tujuan dari program Kotaku adalah menurunkan luas permukiman kumuh, mewujudkan kolaborasi penanganan permukiman kumuh dari berbagai stakeholder dan menyediakan infrastruktur permukiman.
Hingga tahun 2018, penanganan kumuh telah mencapai 23.407 hektar atau 61 persen sedangkan sisanya untuk target 2019 sebanyak 15.024 hektar atau 39 persen.
Program kota sudah bekerja di 14 kabupaten/kota dan 129 kelurahan/desa.
Program ini sudah menyelesaikan daerah kumuh 1.098,29 hektar dari 1.574,45 hektar.
Sepanjang tahun 2019, bantuan pemerintah untuk masyarakat (BPM) sejumlah 82,5 miliar. Bantuan 2018 sebanyak 103,7 miliar, 2017 sebanyak 49,3 miliar.
Sehingga bantuan sebanyak 235,5 miliar.
Didiet Arief Akhdiat mengatakan, lingkungan miskin tak selamanya kumuh.
"Kotaku ini hadir untuk menghasilkan permukiman yang lebih baik, dan mewujudkan kolaborasi penanganan permukiman kumuh," katanya Didiet. (*)
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
Baca: Ujian Berat Darije, PSM Tanpa 3 Pilar Lawan Tira Persikabo. Bagaimana Kabar Klok dan Ezra Walian?
Baca: 5 Hal Terkait Ular Piton Hangus Akibat Kebakaran Hutan di Kalimantan, Mampu Tirukan Suara Mangsa
Baca: Tragis, Bule Kaya Raya Asal Inggris Mendadak Miskin Gegara Nikahi Gadis Indonesia, Rp 67 M Melayang
Baca: Cucu BJ Habibie Resmi Gabung Klub Liga 1 2019. Ayahnya Mantan CEO PSM Makassar
Baca: Senin Depan, PSM Makassar Seleksi Cewek Jago Main Bola Ikut Liga 1 Indonesia Putri 2019
Baca: Jadwal Liga Champions Nanti Malam: Inter, Barcelona, Chelsea dan Liverpool Main
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur