Tol Udara Bakal Dimulai Januari 2020, Harga Tiket Makassar-Jakarta Lebih Murah

Penulis: Fahrizal Syam
Editor: Hasriyani Latif
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

General Manager AirNav Indonesia Cabang Utama Makassar Air Traffic Service Center (MATSC), Rosedi.

Tol Udara Bakal Dimulai Januari 2020, Harga Tiket Makassar-Jakarta Lebih Murah

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah Indonesia melalui Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau dikenal dengan AirNav Indonesia akan mengembangkan program tol udara.

Selaras dengan program tol laut yang telah digagas sebelumnya, tol udara dibentuk untuk mewujudkan Nawacita Presiden Jokowi yakni pemerataan ekonomi dan juga membuka aksesibilitas daerah-daerah pedalaman.

General Manager AirNav Indonesia Cabang Utama Makassar Air Traffic Service Center (MATSC), Rosedi, Minggu (15/9/2019) menuturkan tol udara dirancang untuk menciptakan lingkungan yang bersih, serta mengirit bahan bakar yang semakin terbatas.

Tol udara ini adalah jalur pesawat udara yang sebelumnya pakai ground base, yaitu jarak atau rute antar bandara keberangkatan dan tujuan yang zig-zag, dibuat lurus.

Baca: Dirut Pelindo IV Minta Komisi VI Evaluasi Tol Laut, Perbanyak di Daerah Hinterland

Baca: 10 Fakta Pesawat Impian Habibie R80: Libatkan Jokowi, Irit Bahan Bakar & Rencana Terbang Tahun 2022

Baca: Wow di Bawah Rp 1 Juta, Intip Harga Tiket ke Yogyakarta Akhir Pekan Ini, Langsung dari Makassar

Baca: Jemaah Haji Kloter 40 Asal Pangkep Juga Tiba di Tanah Air, Ketua Kloter: Semuanya Sehat-Sehat

"Dengan adanya tol udara maka akan lurus. Misalnya antara Jakarta-Sulawesi bisa ditempuh jarak langsung, langsung tarik lurus ke Sulawesi," tuturnya.

Sebagai tahap awal, tol udara akan diterapkan untuk enam rute pada 30 Januari 2020.

Rute tersebut yakni Jakarta-Bali, Jakarta-Surabaya, Jakarta-Makassar, Makassar-Jakarta, Surabaya-Jakarta, Bali-Jakarta.

“Kalau ini sudah sukses dua tahun mendatang seluruh penerbangan di Indonesia sudah gunakan rute tol udara. Jadi efisiensi penerbangan tercapai dan tentunya harga tiket bisa ikut turun,” jelasnya.

Saat ini, pihak AirNav sedang dalam proses sosialisasi kepada airlines. Termasuk persiapan peralatan.

“Lalu akan dilihat enam bulan berikutnya, kalau banyak keuntungan maka dalam dua tahun kita akan total pakai tol udara.

Harga Tiket Pesawat Lebih Murah

AirNav Indonesia sebagai otoritas yang bertanggung jawab terhadap navigasi penerbangan siap dengan program tol udara, termasuk SDM dan segala jenis peralatannya.

Baca: Kementan: Keuntungan Budidaya Kacang Hijau Menggiurkan

Baca: Reaksi Ilham Akbar Habibie saat Makam Ayahnya Jadi Lokasi Selfie Kurang Afdol Kalau di Depan Mayat

Baca: GM AirNav Makassar : Kebakaran di TPAS Antang Tak Seperti di Sumatera dan Kalimantan

“AirNav yang usulkan. Tinggal bagaimana menyampaikan ke airlines atau maskapai untuk bisa ikut mempersiapkan diri karena salah satu syarat suksesnya program ini adalah pilot harus terlatih dan memiliki pesawat kapabel,” jelas Rosedi.

Program ini, kata dia, juga menjadi langkah AirNav Indonesia untuk membantu pemerintah menekan harga tiket pesawat yang mahal.

Dengan kata lain, harga tiket pesawat bisa lebih murah.

"Itulah tujuan yang ingin kami laksanakan, membantu pemerintah turunkan harga tiket pesawat. Dengan tol udara, jarak tempuh lebih rendah kemudian fuel burning lebih kecil alias lebih efisien, itu kita mau kejar," jelasnya.

Tekan Disparitas Harga di Wilayah Pedalaman

Sebelumnya, Agus Santoso yang kala itu masih menjabat Dirjen Perhubungan Udara menuturkan Kementerian Perhubungan mengembangkan Tol Udara untuk mendorong percepatan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia.

Baca: Biaya Pendidikan Picu Inflasi Sulsel di Agustus 2019

Baca: Ditahan, Legislator Makassar Ini Masih Berhak Dapat Fasilitas Negara, Ini Penjelasannya

Baca: Pasca Rusuh di Manokwari, Pelindo IV:Pelabuhan Papua Kini Beroperasi Normal

Baca: Penumpang Membeludak, Otoritas di Parepare Beri Izin Pengelola Kapal Pelni Tambah Muatan

Selama ini, masyarakat di daerah terluar, terdalam, terisolir, maupun rawan bencana sulit terjangkau transportasi umum.

"Salah satu transportasi yang bisa dikembangkan untuk menjangkau wilayah tersebut secara cepat adalah transportasi udara," ujar Agus Santoso dalam pernyataan tertulisnya seperti dilansir kompas.com, Senin (16/7/2018).

Pengadaan transportasi udara untuk keperluan tersebut membutuhkan prasarana seperti landas pacu sepanjang sekira 900 meter untuk lepas landas pesawat.

Kapasitas angkut pesawat juga terbatas karena pesawat yang digunakan berbadan kecil dan biaya pengoperasiannya yang mahal.

Agus menegaskan, pemerintah tetap hadir di daerah-daerah tersebut dengan membuat program Tol Udara dengan sistem bersubsidi.

"Namun negara harus tetap hadir di daerah-daerah tersebut sehingga pemerataan pembangunan yang saat ini sedang digalakkan Pemerintah bisa dinikmati juga oleh masyarakat setempa," katanya.

Baca: Program Tol Laut, Pembangunan KM Kendhaga Nusantara di PT IKI Capai 90 Persen

Baca: Kalla U-Kars Makassar Tawarkan Mobil Bekas Bergaransi

Baca: Pinjaman Fintech Lending Naik, Juli 2019 Tembus Rp 49 T, Sayangnya Presentase Gagal Bayar Ikut Naik

Baca: Akhirnya Terungkap Lokasi Sebenarnya KKN Desa Penari, Pria ini Ungkap Fakta-faktanya

"Untuk itulah Ditjen Perhubungan Udara membuat terobosan dengan membuat program Tol Udara dengan sistem subsidi," lanjutnya.

Kelanjutan Tol Laut

Pada akhir 2016, Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk membuat program Tol Udara.

Program tersebut merupakan kelanjutan Tol Laut, dimana barang-barang yang telah diangkut oleh kapal dalam Tol Laut akan dilanjutkan ke daerah-daerah tujuan perintis menggunakan pesawat udara.

Program Tol Udara merupakan perwujudan program Nawacita Pemerintahan Joko Widodo untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Tol Udara sendiri memiliki target yakni menjamin ketersediaan barang dan untuk mengurangi disparitas harga bagi masyarakat.

Tujuan lainnya adalah menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

"Harga kebutuhan pokok yang tinggi di pedalaman itu karena biaya operasional transportasinya yang mahal," kata dia.

Oleh karenanya, pemerintah memberi subsidi biaya operasional kepada maskapai sehingga tarif transportasi rendah dan barang yang diangkut juga tidak naik harganya.

Baca: Antisipasi Dampak Asap TPA Antang, Warga Sungguminasa Gowa Pakai Masker

Baca: Kisah di Balik Lagu Chrisye Ketika Tangan dan Kaki Berkata Terinspirasi dari Surah di Al Quran

Baca: Kebakaran di TPA Antang Padam, 15 Jam Petugas Damkar Makassar Berjibaku dengan Api

Baca: Cewek Ngawi Kirim Foto Tanpa Busana Demi Rp 4 Juta, Malah Viral di WhatsApp & FB, Diperas Rp 25 Juta

Subsidi yang diberikan oleh Ditjen Hubud mencapai sekitar Rp 600 miliar hingga 700 miliar  per tahun.

Subsidi diberikan kepada maskapai yang lolos seleksi untuk menjadi operator Tol Udara.

Hingga kini, program Tol Udara sudah dilaksanakan di Papua, Kalimantan, dan Sulawesi.

Menurut dia, terdapat lebih dari 51 daerah atau distrik di pedalaman Papua, Kalimantan, dan Sulawesi yang menjadi tujuan Tol Udara ini.

"Sebagai contoh di Papua, Tol Udara dilakukan di antaranya dari Kota Timika, Wamena, danYahukimo menuju daerah dan distrik di Korupin, Puncak Jaya," ujarnya.(*)

Berita Terkini