Jelang Akhir Masa Jabatan, Rapat APBD P 2019 Hanya 5 Anggota DPRD Sulsel Hadir

Jelang Akhir Masa Jabatan, Rapat APBD P 2019 Hanya 5 Anggota DPRD Sulsel Hadir

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan kembali menggelar rapat lanjutan pembahasan RAPBD Perubahan 2019.

Rapat berlangsung di lantai enam Komisi D DPRD Sulsel Jl Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukkang, Makassar , Rabu (11/08/2019).

Namun sayangnya, rapat pembahasan ini tak memenuhi separu ruangan. Terlihat hanya lima orang anggota Dewan yang hadir.

Baca: Pemotongan Anggaran Dinsos Rp 1 M, Ini Kata Ketua Banggar DPRD Sulsel

Dari pantauan Tribun sekitar pukul 13.30 wita anggota dewan yang hadir adalah Nurhidayati Zainuddin (Fraksi PPP)

Muslim Salam (Fraksi NasDem), Arifuddin Fatta (Fraksi Golkar) dan Syamsuddin Carlos (Fraksi PAN), Andi Irwandi Natsir (Fraksi PAN)

Pada rapat pembahasan APBD P 2019 dipimpin langsung Nurhidayati dengan dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). 

Anggaran Dinsos Dipotong Rp 1 M

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memotong anggaran untuk Dinas Sosial (Dinsos) dianggaran perubahan 2019 mencapai Rp 1 miliar.

Rasionalisasi atau pemotongan anggaran berimbas pada alokasi bantuan anak yatim di sejumlah panti asuhan di Sulsel.

Menurut Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sulsel Fahruddin Rangga pemotongan anggaran itu tidak hanya melihat dari sisi penghematan.

Baca: Ipar Gubernur Sulsel Daftar Bacalon Bupati Pangkep di PDIP

Baca: VIDEO: Kementerian Perindustrian Dorong Inovasi Teknologi untuk IMKM

Baca: Soal Video 15 Mantan Camat, BKPSDM Makassar: Sanksi Paling Ringan Penurunan Pangkat

Tetapi yang lebih penting adalah urgensi dan capaian sasaran dari kegiatan tersebut.

"Terlebih bila itu adalah kebutuhan prioritas OPD (organisasi perangkat daerah)," kata politisi Partai Golkar tersebut.

Walaupun memang sejatinya perubahan APBD itu kata Rangga adalah menambah dan mengurangi, tapi tidak mengabaikan capaian sasaran prioritas.

Tapi kata dia anggaran belum final dan masih dalam pembahasan ditingkat badan anggaran.

Senada disampaikan anggota Fraksi Hanura DPRD Sulsel Wawan Mattaliu. Wawan mengatakan sangat menyayangkan peganggaran yang menapikan RPJMD.

"Sikap saya hampir sama dengan fraksi lain," ujarnya. Meski demikian kata dia masih dalam pembahasan ditingkat Badan Anggaran. "AKhir minggu ini sudah selesai ditingkat banggar," ujarnya.

Sekedar diketahui Pemprov Sulsel tengah gencar melakukan rasionalisasi anggaran di era kepemimpinan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman.

Hampir semua OPD dipangkas dengan alasan rasionalisasi angggaran.

Dana Sejumlah OPD di Sulsel Dipangkas

Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan kembali menyoroti rasionalisasi anggaran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sulsel.

Pemotongan anggaran hampir merata di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulsel.

Tak terkecuali di Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulsel. Pemprov melakukan rasionalisasi atau pemotongan anggaran senilai Rp 1 milar.

Baca: VIDEO: Kementerian Perindustrian Dorong Inovasi Teknologi untuk IMKM

Baca: Soal Video 15 Mantan Camat, BKPSDM Makassar: Sanksi Paling Ringan Penurunan Pangkat

Baca: VIDEO: PSM vs PSIS Semarang, Bambang Nurdiansyah yang Sesalkan Laga Tunda

"Secara umum bukan hanya di Dinsos yang mengalami rasionalisasi. Tapi hampir semua opd mengalami hal yang sama," kata anggotan Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Sulsel, Arum Spink kepada Tribun.

Menurut politisi NasDem sejak awal menolak rasionalisasi ini.

"Kami dari NasDem sejak awal meminta penjelasan dari rasionalisasi itu. Apalagi jika di Dinsos, malah kami meminta agar ditambah anggarannya. mengingat hal itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Beberapa yang lain malah melebihi dari pagu indikatif," ujarnya.

Ia mengaku akan terus mengawal pembahasan anggaran ini mulai dari tingkat Kelompok Kerja hingga rapat akhir sebelum penetapan.

"Kami sudah meminta kepada anggota fraksi yang ada di komisi E yang menjadi mitra di Dinsos untuk mengawal hal ini. Pikiran kami malah minta ditambah bukan dikurangi," tegasnya.

Senada disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Kadir Halid.

Kebijakan rasionalisasi anggaran khususnya pada DInas Sosial sangat tidak rasional.

Pasalnya rasionalisasi secara tidak langsung menyunat anggaran bagi mereka yang benar benar membutuhkan.

"Bukan bantuan anak yatim yang mesti dirasionalisasikan anggaranya. Selama ini porsi mereka untuk bantuan hanya RP 10 ribu per anak, malah dikurangi lagi. Kasian mereka, sudah sakit tanpa ada Kartu Indonesia Sehat (KIS), malah dikurangi lagi," tegasnya. 

Baca: Lowongan Kerja Lulusan S1 - BUMN Telkom Group, Daftar Online Sisa 7 Hari, Cek Lokasi Penempatan

Baca: Bebby Fey Bongkar Chat WhatsApp Youtuber Terkenal Indonesia, Atta Halilintar: Ini Negara Hukum

Baca: Kabar Tak Baik dari Bukalapak, Beberapa Anak Buah Achmad Zaky di-PHK, Ada Apa?

Baca: Spesifikasi, Harga iPhone 11 yang Pakai Chip Terkencang di Dunia dan Baterai Lebih Tahan dari XR

Baca: PSM Andalkan Duet Top Skor, PSIS tak Siapkan Penjagaan Khusus. Mengapa Darije Minta Fans Bersabar?

Baca: 3 Penumpang Innova di Nganjuk Meninggal, Sempat Rekam Video dalam Mobil sebelum Kecelakaan

Baca: Timnas Indonesia Kalah Lagi di Kualifikasi Piala Dunia 2022, Sosok Ini Jadi Objek Serangan Netizen

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: