Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Plt Dirjen Otonomi Daerah (Otda) mengeluarkan surat rekomendasi agar pejabat yang di-non job dan dipromosikan jabatan baru oleh mantan Wali kota Makassar Danny Pomanto dianulir.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Asri Syahrun, setelah menerima surat dari Dirjen Otda Kemendagri RI.
"Di zerokan semua. Surat rekomendasi itu dikeluarkan Selasa kemarin, "kata Asri, Kamis (25/7/2019).
Baca: Sidang Putusan, Ini Harapan Penasehat Hukum KPU Makassar
Baca: Curi Alat Musik, Pegawai Swasta Asal Gowa Dibekuk Tim Resmob Panakkukang
Baca: Kemarau, Warga Jalan Tinumbu Makassar Krisis Air Bersih
Menurutnya, penyebab sehingga SK Danny Pomanto dianulir, karena tidak adanya izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Dirjen Otda sebelum melakukan penonaktifan dan promosi jabatan sebagai syarat memutasi dan promosi jabatan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), di enam bulan sebelum masa jabatan kepala daerah itu berakhir.
Karena SK Danny Pomanto dianulir, pejabat yang di non aktifkan, dan dipromosikan ke jabatan baru harus kembali ke posisi semula.
Data yang dimiliki BKD Sulsel dari Dirjen Otda, total ASN yang dimutasi enam bulan sebelum berakhir masa jabatan Walikota Danny Pomanto dan Wakil Walikota Makassar Syamsu Rizal sebanyak 1.228 orang.
Namun yang dianulir itu sebanyak 1.073 pejabat yang dikembalikan ke posisi semula.
Adapun 155 pejabat itu tidak dianulir, karena memiliki izin KASN dan Dirjen Otda.
"Jadi ada juga dilantik sama Wakil Walikota. Nah yang 155 inilah yang dilantik Wawali dan punya izin untuk promosi jabatan. Berbeda dengan Pak Danny yang tidak memiliki izin," katanya.
"Yang dilantik Wawali Makassar sah, karena ada izin," tambahnya.
Karena sudah ada rekomendasi Dirjen Otda, Asri mengaku menyerahkan sepenuhnya ke Pemkot Makassar untuk segera dilakukan pengembalian pejabat yang dinonjob oleh Wali kota Makassar Danny Pomanto.
Sementara itu, Sekertaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani menegaskan semua pejabat harus kembali ke posisi semula.
Seperti halnya kata hayat para camat yang dicopot, camat yang jabat Camat Bontoala harus kembali ke Bontoala bukan ke kecamatan lainnya.
"Semua harus kembali. Kita diatur oleh negara,bukan kita yang mau mengatur," katanya.
Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy
Daftar Daerah Lain Bepotensi Diguncang Gempa Dahsyat dan Tsunami Raksasa Selain Selatan Jawa
Baru Saja Bebas, Kriss Hatta Kembali Masuk Penjara Karena Tinju Hidung Antony Hillenaar Hingga Patah
Akhirnya Ngaku Pacaran, Sule Menangis & Sempat Diusir dari Rumah Naomi Zaskia
Baca: Curi Alat Musik, Pegawai Swasta Asal Gowa Dibekuk Tim Resmob Panakkukang
Baca: LINK Live Streming dan Jadwal Tanding 11 Wakil Indonesia di Babak II Japan Open 2019, Jonatan Main
Follow akun instagram Tribun Timur:
Baca: Baru Saja Bebas, Kriss Hatta Kembali Masuk Penjara Karena Tinju Hidung Antony Hillenaar Hingga Patah
Baca: Balasan Anies Baswedan saat Didukung Surya Paloh Jadi Capres Tahun 2024, Partai Siap Mendukung
Baca: Dibocorkan, Perbandingan Menu Makan Siang di Rumah Megawati, Prabowo Subianto, dan Istana Jokowi
Baca: Tersebar Video Panas Siswi SMK Gara-gara Korban Tolak Diajak Hubungan Badan Lagi, Pelaku CAP
Baca: Cinta Segitiga Kakek-Nenek Jeneponto, Ada Teriakan Nyawa Dibalas Nyawa, Ini Kronologis Kejadiannya
Baca: Pelatih Persija: Tanpa Klok, PSM Makassar Tetap Tangguh