Baca tanpa iklan
Oleh: Abdul Gafar
Dosen Ilmu Komunikasi Unhas
POJOK adalah posisi yang terkadang dianggap sulit dalam mengambil suatu keputusan.
Dalam kondisi ini, seseorang dapat melakukan upaya bertahan, diam, atau melakukan perlawanan.
Dalam kehidupan sehari-hari, baik itu masalah ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan biasa berada dalam posisi terpojok, dipojokkan, dan atau memojokkan.
Satu masalah dapat berganti situasinya tergantung kondisi lainnya.
Hidup dalam situasi yang berubah-ubah ini membuat kita terkadang frustrasi atau bahkan boleh jadi berubah agresif dan brutal.
Praktik-praktik politik yang biasa kita saksikan hari ini tidak membuat kita semakin cerdas.
Justeru sebaliknya membuat kita semakin dungu, tolol, idiot sekaligus culas dalam bertindak.
Menjadi seorang calon legislator membutuhkan modal keuangan yang besar untuk merebut gelar anggota dewan.
Kalah di Stadion Gelora Bung Karno, PSM Makassar Siap Balas Persija Jakarta di Stadion Mattoanging
Ini Nama-nama 25 Nama Legislator Terpilih di Kota Parepare
Menjadi eksekutif tingkat kota hingga provinsi dan nasional membutuhkan biaya besar. Uang mampu mengubah seseorang menjadi seperti apa yang diinginkannya.
Data sudah banyak menunjukkan betapa posisi tertentu telah menjerumuskan seseorang ke dalam lembah penderitaan dan kehinaan karena politik uang yang mahakuasa.
Seorang ketua mahkamah konstitusi, ketua DPR, 0ketua partai, dan banyak lagi terpojok karena licinnya uang membuat dirinya terpental masuk bui.
Moral pejabat kita berada dalam situasi yang kritis dan menyedihkan. Padahal sebelum mereka dinyatakan terpilih telah dilakukan fit and proper test.
Rupanya fit and proper test hanya formalitas belaka dalam sebuah proses rekrutmen. Mental penipu, curang, pembohong dibalut dengan jawaban cerdik ketika diseleksi.
Di daerah ini (Sulawesi Selatan) ramai dibicarakan adanya kegiatan DPR yang menggunakan hak angket terhadap kinerja pemerintah provinsi.
Hak ini semestinya selalu digunakan oleh dewan yang terhormat dalam mengawasi gerak langkah pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota agar tetap berada di jalur yang aman dan telah disepakati bersama.
Jangan ada dusta yang tercipta. Tampaknya anggota dewan di Sulawesi Selatan ingin menunjukkan ‘giginya’ kepada publik bahwa mereka masih garang terhadap pemerintah.
Kekisruhan kewenangan antara gubernur dan wakilnya disorot dengan tajam.
Kebijakan-kebijakan yang telah turun terpaksa ditinjau ulang akibat dianggap telah melanggar azas kepatutan dan kewajaran.
Selain itu, beberapa pejabat yang telah diberhentikan oleh gubernur ikut terpanggil untuk ‘diperiksa’ oleh dewan yang terhormat.
Ada pejabat yang dianggap pengkhianat karena membocorkan rencana kegiatan pemprov sehingga diberhentikan.
Jelang Musda, Ketua Golkar Maros Nyatakan Tetap Dukung Nurdin Halid
Ada pejabat yang mengatakan bahwa gubernur telah melakukan kolusi dengan pihak lain untuk kepentingan dirinya, terkena penghentian dari jabatannya.
Ada juga yang mengatakan bahwa gubernur telah berkolaborasi dengan pengusaha yang telah menyumbang sekian milyar rupiah untuk memuluskan jalannya menduduki kursi gubernur.
Para terpanggil ini tidak mau terpojokkan sendiri, malah mereka balik memojokkan gubernur. Gubernur pun tidak ingin diam saja.
Segala tuduhan pejabat yang telah diberhentikan dianggap telah menyampaikan berita bohong alias memfitnah gubernur.
Orang yang berada dalam posisi terpojok berusaha keluar dari situasi yang tidak menguntungkan dirinya.
Mereka akan berusaha mencari kekuatan agar lepas dari posisi terpojok untuk berbalik memojokkan pihak lawannya.
Dalam dunia persepakbolaan, tendangan sepak pojok yang dilakukan oleh seorang profesional biasanya sukar diantisipasi.
Apatah lagi dalam dunia politik yang penuh dengan akal bulus dan misterius di titik pojok! (*)