Partai Demokrat mencuri perhatian.
Pertemuan anak Ketua Umum DPP Demokrat SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Presiden Jokowi jadi gosip politik.
Benarkah Demokrat meninggalkan koalisi Gerindra, PKS, PAN di barisan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno?
Pascapilpres 2019, Partai Demokrat bersiap meninggalkan koalisi Adil dan Makmur yang mendukung pasangan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.
Sikap partai bergambar mercy pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) itu sebagai tanda mengakhiri kontrak politik dengan Prabowo-Sandi.
Namun, Partai Demokrat akan meninggalkan koalisi Adil dan Makmur jika nanti pada 22 Mei 2019 KPU menetapkan Jokowi-KH Maruf Amin sebagai pemenangnya, dan Prabowo-Sandi dinyatakan kalah.
Baca: Tenri-Thita dan Rapsel Ali Wakili Nasdem di Dapil Sulsel I ke Senayan, Ini Perolehan Suara Mereka
Baca: Ini Peringkat Perolehan Suara Partai untuk Caleg DPR RI Dapil I Selayar
Baca: Bobol Asrama Mahasiswa, Rizal Dihajar Massa di Adipura Raya Makassar
Sikap Partai Demokrat tersebut disampaikan oleh kader partai itu, Ferdinand Hutahaean seperti di tayangan CNN Indonesia edisi Jumat (3/5/2019).
Tanda-tanda Partai Demokrat meninggalkan Prabowo-Sandi sudah terlihat setelah Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) menghadiri undangan Presiden Joko Widodo dua hari lalu di Istana Merdeka, Jakarta.
Adapun pertemuan AHY dan Jokowi menjadi perhatian khalayak umum karena dilakukan di sela KPU masih melakukan proses perhitungan suara Pilpres 2019.
Dari pertemuan itu, arah politik partai Demokrat pun turut menjadi sorotan publik.
Meski begitu, kader partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan bahwa pertemuan AHY dengan Jokowi adalah untuk membicarakan soal bangsa.
Selain mengungkap perihal maksud dari pertemuan AHY dengan Jokowi, Ferdinand Hutahaean juga menjelaskan sikap politik partai Demokrat saat ini.
Pesan itu rupanya terkait dengan sikap politik Partai Demokrat terhadap koalisi adil makmur yang menggawangi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Kepada seluruh kader partai Demokrat, SBY berpesan agar anggotanya terus mendampingi dan mengawal BPN Prabowo-Sandi sampai gelaran Pilpres 2019 selesai.
"Perintah pak SBY yang kami terima adalah tetap menuntaskan kewajiban moril politik partai Demokrat di koalisi adil makmur BPN. Kami ditugaskan untuk tetap mengawal BPN sampai selesai kontestasi Pilpres ini," ungkap Ferdinand Hutahaean.