Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunBulukumba.com, Firki Arisandi
TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Rapat badan anggaran (Banggar) di ruang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, Rabu (12/12/2018), berjalan alot.
Pasalnya, rasionalisasi anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar), pada APBD 2019 mendatang, menghasilkan dua pendapat.
Baca: Langgar Sempadan, Satpol PP Toraja Utara Bongkar Bangunan di Bantaran Sungai Bersama TNI
Baca: Jelang Natal 2018, Satpol PP Toraja Utara Akan Razia Cafe dan Kos-Kosan
Disatu sisi, pengurangan anggaran dari Rp 13 miliar menjadi Rp 8,3 miliar, dinilai cukup rasional, pasalnya ditahun sebelumnya, anggaran yang didapatkan tinggi lantaran adanya pengajuan pengadaan dua unit armada pemadam kebakaran.
Namun dilain sisi, sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) meminta agar pengajuan Satpol PP dan Damkar Bulukumba tetap dinaikan.
Mereka berpendapat bahwa kenaikan ini penting dan memiliki tujuan yang jelas, diantaranya untuk memaksimalkan kinerja Satpol PP dan Damkar dalam penegakan Perda.
Namun, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tetap tak mengakomodir pengajuan tersebut, termasuk pengajuan kenaikan honor para porsenil Satpol PP dan Damkar Bulukumba.
Kepala Satpol PP dan Damkar Bulukumba, Andi Baso Bintang yang dikonfirmasi mengaku jika anggaran yang diajukan pihaknya merupakan hasil dari rumusan kebutuhan program yang akan dijalankan satuan penegak Peraturan Daerah (Perda) di Bulukumba.
"Itu sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan Satpol PP dan Damkar untuk menjalankan semua program dan tugas kami. Jadi kami akan terus bekerja untuk ketertiban Kabupaten Bulukumba," jelas Andi Baso.
"Tahun ini kita sudah bermohon kepada Bupati ditembuskan ke Ketua DPRD dan TAPD untuk penambahan pagu khusus honor personel. Tapi belum direalisasi tahun ini karena nilainya cukup tinggi, Rp1,8 miliar untuk 551 personel," tambah Andi Baso.
Dengan hasil keputusan tersebut, Andi Baso mengaku bakal menghapus beberapa program kegiatan, termasuk pelatihan personel Damkar dan Satpol PP, serta beberapa program lainnya.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bulukumba, Fahidin HDK, yang menanggapi hal tersebut mengungkapkan, bahwa peningkatan honor Satpol PP dan Damkar sangatlah penting.
Baca: Pemkab Soppeng Akan Siagakan Satu Damkar Setiap Kecamatan
Baca: 135 Anggota Satpol PP dan Damkar Sinjai Uji Fisik dan Mental
Pasalnya Satpol PP dan Damkar memiliki tugas dan tanggungjawab yang cukup berat, namun TAPD tidak melihat hal tersebut sehingga rumusan pengajuan penambahan honor personel Satpol PP dan Damkar tak disetujui.
"Kita sama-sama tahu kalau Satpol PP ini punya tugas yang berat karena harus menegakan Perda dan berhadapan dengan masyarakat. Jadi sebaiknya memang harus diadakan penambahan," jelasnya. (*)