Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe
TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Panitera Pengadilan Negeri Maros, Muh Syakir berharap proses pembebasan lahan rel kereta api di Marusu, hingga pembayaran dapat berjalan maksimal dan tidak ricuh, Selasa (10/7/2018).
Untuk menghindari masalah, pihak ketiga harus diantisipasi. Pihak tersebut akan memprovokasi warga dan menyebabkan masalah.
Hal tersebut dikatakannya saat menghadiri agenda sosialisasi pembebasan lahan oleh BPN Maros di aula kantor Camat Marusu, Desa Tellupoccoe.
Hanya saja, sosialisasi ditunda, lantaran Kades Limapoccoe, Muh Saleh tidak mengundang warga atau pemilik lahan. Padahal pihak BPN telah meminta, supaya warga diundang untuk menghindari kecurangan.
Dalam pertemuan tersebut, disepakati sosialisasi dijadwalkan ulang dan akan digelar pada Rabu besok. Semua pemilik lahan harus didatangkan.
Sedangkan untuk penentuan harga per meter, akan ditetapkan oleh tim setelah pembentukan tim sembilan. Untuk Kecamatan Marusu, pembebasan lahan akan dilakukan sekitar 4 kilometer.
Camat Marusu, Pallawagau menyampaikan, warganya saat ini terus mendesak untuk memastikan, jika tidak akan ada masalah pada saat proses pembayaran nantinya.
"Warga hanya mau pastikan, supaya tidak ada masalah pembayaran nantinya. Kami juga hal itu tidak terjadi. Jangan sampai, ada warga yang merasa dirugikan," katanya
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala BPN Maros, Arman Hasanuddin selaku penanggungjawab dan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.
Kegiatan dihadiri Kapolsek Lau AKP Nano, Panitera Pengadilan Negeri Maros, Muh Syakir, Kasipidsus Kejari Matos, Agung Riyadi, Camat Marusu, Pallawagau.
Selain itu, juga hadir Kabid Pertanahan Maros, Abdul Karnen, Staf Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Syarifuddin dan Kepala Desa Tellumpoccoe, Muh Saleh. (*)