Laporan wartawan Tribun-Timur, Saldy
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Ketua KPK, La Ode M Syarif mengaku Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sengaja terlibat dalam pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2018.
Tujuannya, tidak sekedar pencegahan tindak pidana korupsi, tapi juga mengharapkan terciptanya pengelolaan keuangan negara yang tepat sasaran.
Hal tersebut diungkapkan saat sambutan di acara pembekalan anti korupsi di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumohardjo, kota Makassar.
Lanjut jebolan hukum Universitas Hasanuddin ini, dalam pemilukada KPK hanya meminta komitmen para calon kepala daerah (Cakada) untuk tidak korupsi saat terpilih sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota.
"Komitmen ini akan menjadi pegangan kami, jika calon kepala daerah di Sulsel siap memerangi tindak pidana korupsi di wilayah yang dipimpinnya,"katanya, Selasa (17/4/2018).
Menurutnya KPK tidak sekadar menindak, tapi juga melakukan pencegahan, kordinasi, supervisi, dan monitoring.
"Jadi kami tidak sekedar menindak, koordinasi ini bisa mencegah terjadinya tindak pidana korupsi," katanya.
Ia menyebutkan disaat KPK menindak pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan lembaga hukum yang ada di daerah.
Di KPK, kata Laode tidak ada kasus yang di titip - titip, jika unsur pidananya memenuhi syarat pelanggaran pastinya akan di usut oleh KPK.
Ia menambahkan provinsi Sulawesi Selatan saat ini menjadi perhatian khusus KPK. Itu karena provinsi ini menjadi titik strategis yang ada di bagian timur Indonesia.
Dalam pembekalan ini,seluruh calon kepala daerah di Sulsel hadir, mulai dari calon Bupati, calon Walikota, dan calon Gubernur.(*)