LDII Dorong Ketahanan Informasi dalam Rangka Mendukung Ketahanan Nasional

Ilmaddin Husain SPd

Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Sulawesi Selatan

Melaporkan dari Makassar

KETUA DPW LDII Sulawesi Selatan (Sulsel), Drs HM Hidayat Nahwi Rasul MSi mengemukakan, ketahanan informasi berkaitan erat dengan ketahanan nasional.

“Terdapat relevansi ketahanan informasi dalam rangka mendukung ketahanan nasional,” kata Hidayat di sela-sela Pelatihan Humas dan IT, hasil kerjasama LDII Sulsel dengan harian Tribun Timur.

Terkait dengan peran organisasi kemasyarakatan dalam mendorong ketahanan informasi, pengurus DPW LDII Sulsel beraudiensi dengan Panglima Kodam VII/Wirabuana, Mayjen TNI Agus Surya Bakti.

Pada kesempatan yang sama, Hidayat mengemukakan, polemik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang muncul belakangan ini dipengaruhi oleh tiga faktor.

“Pertama, ekonomi yang bertumpu pada neoliberalisme yang mengakibatkan kesenjangan sosial. Indikatornya adalah rasio gini sudah mencapai 0,47. Jarak antara kaya dan miskin semakin lebar, sehingga kita bersoal pada keadilan sosial,” kata Hidayat di sela-sela audiensi pengurus DPW LDII Sulsel dengan Pangdam VII Wirabuana di Markas Kodam VII/Wirabuana, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Senin (20/2/2017).

Dalam pertemuan tersebut, Hidayat didampingi Wakil Ketua DPW LDII Sulsel, Drs Suyitno Widodo, Dr Abri MP, Dr Sanusi Fattah MSi, Muchtar Mannan SH; Sekretaris DPW LDII Sulsel, Asdar Mattiro SSos, Wakil Sekretaris DPW LDII Sulsel, Ilmaddin Husain SPd; Mujahidin ST, dan pengurus Biro Dakwah DPW LDII Sulsel, Arda Usman SPdI MPdI.

Adapun Pangdam VII/Wirabuana, didampingi Staf Ahli Pangdam VII/Wirabuana Bidang Ideologi Politik, Kol Inf Sutikno Suleman; Wakapendam VII/Wirabuana Letkol Inf Maksun Nafik; Pabandya Komsos Kodam VII/Wirabuana, Mayor Arm Fajar Catur Prasetyo; dan Kasmin Pangdam VII/Wirabuana, Mayor Inf Rustam Effendi.

Sebab keadilan sosial dan keadilan ekonomi tidak terwujud, kata Hidayat, maka muncullah berbagai persoalan bangsa.

“Padahal, keadilan sosial merupakan ideologi kita. Bahwa keadilan sosial disebut sampai dua kali dalam Pancasila. Kemanusian yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” papar anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel ini.

Oleh karena itu, harus ada upaya membuka keadilan sosial sehingga masyarakat Indonesia betul-betul dapat merasakannya.

“Sebab semakin lebarnya kesenjangan sosial, maka semakin rawan munculnya konflik. Bukan hanya konflik masa kini, tetapi konflik masa lalu bisa kembali muncul,” tegasnya.

Ihwal neoliberalisme, kata Hidayat, pemerintah perlu mendorong ekonomi syariah.