“Saya kira, ekonomi syariah menjadi solusi untuk mereduksi pengaruh ekonomi kapitalistik yang banyak menyisakan kesenjangan sosial,” ungkap Hidayat yang menjadi anggota White List Nusantara Kemkominfo.
Faktor kedua penyebab kegaduhan di tengah masyarakat, menurut Hidayat, ialah proses demokrasi yang transaksional.
”Demokrasi kita berdasar transaksi dan uang, sehingga proses demokrasi tidak bisa melahirkan negarawan. Akibatnya, kita kehilangan kedaulatan negara,” ungkap Hidayat.
Sebab proses demokrasi didukung pemilik modal, maka tokoh-tokoh politik yang terpilih menjadi pemimpin akan kehilangan kedaulatan dalam bertugas sebagai pejabat publik.
“Yang ada adalah kepentingan bandar. Yang terjadi pemerintah bayangan,” ujarnya.
Menurut Hidayat, negarawan adalah orang tidak tidak mementingkan kepentingan pribadi, melainkan hanya memikirkan rakyatnya.
“Kalau semua pemimpin yang lahir berdasarkan uang dan money politik, maka kebijakan untuk menyejahterakan masyarakat tidak akan tercapai,” jelas salah satu Ketua DPP LDII ini.
Untuk mencegah politik transaksional, kata Hidayat, dengan jalan memperkuat pendidikan politik yang berbasis kerakyatan.
“Institusi demokrasi harus mendorong partisipasi dan transparansi agar terpilih negarawan yang bisa membawa bangsa ini mencapai cita-citanya, terutama keadilan sosial,” ujarnya.
Fenomena ketiga yang muncul, menurut Hidayat, adalah lemahnya etika dalam berkomunikasi pada media sosial.
“Akibatnya, muncullah hoax dan kegaduhan. Jika ratusan juta rakyat Indonesia tidak bisa berpikir sehat, maka internet dan media sosial tidak berfungsi sebagai pencerah, melainkan mereduksi modal sosial kita,” ucap Ketua Komisi Teknologi ICMI Sulsel ini.
Untuk mengatasi hoax, haruslah bijak bermedia sosial.
Caranya, lanjut Hidayat, dengan membuat protokol media sosial yang islami.
“Jangan share berita bohong. Jika menyebar kebohongan, maka kita mendapat jariah dosa kebohongan,” ujar Ketua Forum Telematika KTI ini.
Pihaknya mengemukakan, LDII sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan, mendorong persatuan dan kesatuan.