KKLT Desak PT Vale Selesaikan Dampak Kebocoran Secara Adil dan Terbuka

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU TIMUR - Kerukunan Keluarga Luwu Timur (KKLT) memberi apresiasi atas langkah cepat PT Vale Indonesia menangani kebocoran pipa minyak jenis High Sulphur Fuel Oil (HSFO) di Kecamatan Towuti, Luwu Timur.

Namun, KKLT mengingatkan perusahaan tambang nikel tersebut agar tidak hanya fokus pada perbaikan teknis.

Tetapi juga memastikan pemulihan kerugian warga terdampak.

Ketua Umum KKLT, dr Abdul Rahman Rauf menegaskan, kebocoran pipa ini merupakan musibah yang tidak diinginkan siapapun.

Meski begitu, kata dia, PT Vale harus menunaikan tanggung jawab sosial dengan memberikan kompensasi yang layak.

“Ini musibah sekaligus tantangan bagi PT Vale. Perusahaan wajib tidak hanya mengatasi kebocoran dan mencegah pencemaran meluas, tapi juga memastikan ganti rugi yang adil bagi warga,” ujar Abdul Rahman yang akrab disapa dr Mammang, Selasa (26/8/2025).

Ia menambahkan, PT Vale selama ini dikenal memiliki standar pengelolaan lingkungan berkelas internasional.

Karena itu, insiden ini menjadi ujian serius sekaligus momentum untuk memperkuat sistem pengelolaan lingkungan perusahaan.

“Sebagai perusahaan berstandar tinggi, kebocoran ini harus jadi pelajaran penting. Kami yakin di bawah kepemimpinan CEO baru, PT Vale bisa menyelesaikan masalah ini secara bertanggung jawab,” tegasnya.

KKLT juga menuntut transparansi penuh dalam setiap langkah penanganan dampak pencemaran.

Diantaranya pemulihan ekosistem hingga perhitungan kerugian warga.

“Komunikasi terbuka sangat penting, termasuk soal bagaimana Vale menghitung kerugian lahan dan dampak jangka panjang dari cemaran minyak bercampur sulfur ini,” tambahnya.

Walhi Sulsel Minta KLHK Investigasi Insiden Kebocoran Pipa Minyak PT Vale di Lutim

WALHI

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan menyoroti kebocoran pipa minyak milik PT Vale Indonesia Tbk di Desa Lioka, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sabtu (23/8/2025).

Koordinator Divisi Hukum dan Politik Hijau Walhi Sulsel, Arfiandi, menyebut insiden tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap ekosistem pertanian dan kehidupan warga.

“Kebocoran ini menyebabkan minyak mengalir melalui saluran irigasi hingga masuk ke areal persawahan warga Desa Assuli. Kondisi ini berpotensi menyebabkan gagal panen, pencemaran tanah dan air irigasi, serta gangguan terhadap ekosistem pertanian lokal,” kata Arfiandi dalam kepada Tribun-Timur.com, Sabtu (23/8/2025).

Walhi menilai insiden tersebut bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

“Pasal 69 ayat (1) huruf e dan f dengan jelas melarang pembuangan limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin. Jika kebocoran ini terbukti akibat kelalaian, maka ada potensi pelanggaran administratif maupun pidana lingkungan,” ujarnya.

Arfiandi menambahkan, Pasal 99 UU PPLH juga mengatur sanksi pidana bagi pihak yang lalai hingga menyebabkan pencemaran lingkungan.

"Mulai dari hukuman penjara hingga denda miliaran rupiah, tergantung tingkat dampak yang ditimbulkan," akunya.

Kata Arfandi, pihaknya menilai langkah tanggap darurat yang dilakukan PT Vale belum sepenuhnya efektif.

Meski perusahaan menyebut telah memasang oil boom dan menurunkan tim darurat.

Kendati demikian, minyak tetap terpantau masuk ke areal persawahan.

“Standar pencegahan semestinya lebih ketat sesuai prinsip ISO 14001 dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Fakta di lapangan, tumpahan tetap meluber, sehingga pencegahan awal bisa disebut tidak optimal,” tegasnya.

Respons PT Vale

Sementara itu, PT Vale Indonesia Tbk sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf atas insiden kebocoran pipa minyak tersebut.

Head of Corporate Communication PT Vale, Vanda Kusumaningrum, menyebut perusahaan telah mengaktifkan prosedur tanggap darurat sejak laporan pertama diterima.

“Tim Emergency Response Group (ERG) langsung diterjunkan untuk menutup sumber kebocoran, melakukan pemasangan oil boom dan oil trap, serta berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan,” kata Vanda dalam keterangannya.

Vanda menegaskan, keselamatan masyarakat dan lingkungan menjadi prioritas utama perusahaan.

“Kami akan bertanggung jawab dalam proses pemulihan serta memastikan penanganan dilakukan sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.

Perusahaan yang bergerak di penambangan nikel sejak tahun 1968 ini juga telah mamastikan pemulihan berjalan cepat dan menyeluruh.

Vanka tak menampik, insiden ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat sekitar.

Pihak PT Vale Indonesia Tbk pun memprioritaskan keselamatan masyarakat, pekerja, dan lingkungan.

"Sebagai perusahaan yang mengedepankan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan, kami akan terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk dengan instansi pemerintah terkait, menjaga transparansi informasi, dan memastikan seluruh langkah penanganan sesuai dengan tata kelola tanggap darurat yang ada," beber Vanka.

Perusahaan, kata dia, akan bertanggung jawab melindungi lingkungan dan mendukung keselamatan komunitas di sekitar wilayah operasi PT Vale Indonesia Tbk.

"PT Vale berkomitmen untuk menjalankan setiap kegiatan operasional secara patuh, bertanggung jawab, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta senantiasa terbuka terhadap dialog konstruktif dan klarifikasi dari seluruh pemangku kepentingan," tandasnya.

Laporan Jurnalis Tribun-Timur.com, Muh Sauki Maulana