BPP DOB Luwu Raya Temui Bupati Luwu Timur, Bahas Percepatan Pembentukan Provinsi Baru

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU TIMUR - Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonomi Baru (BPP DOB) Provinsi Luwu Raya kembali melanjutkan agenda konsolidasi dan silaturahmi dengan pemerintah daerah di kawasan Tana Luwu.

Setelah sebelumnya bertemu Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, di Masamba, rombongan BPP DOB kali ini bersilaturahmi dengan Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, di kediaman pribadinya di Malili.

Kunjungan tersebut dipimpin Ketua BPW Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan, Hasbi Syamsu Ali, yang juga dipercaya sebagai Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban.

Momentum itu bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-23 Kabupaten Luwu Timur.

Dalam kesempatan tersebut, BPP DOB Luwu Raya memaparkan perkembangan terbaru perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Berbagai tahapan yang telah dilalui turut disampaikan, termasuk pemenuhan persyaratan administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hasbi Syamsu Ali mengatakan kunjungan itu bertujuan melaporkan progres perjuangan sekaligus meminta masukan dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Menurutnya, Luwu Timur merupakan salah satu daerah yang masuk dalam cakupan wilayah Provinsi Luwu Raya.

"Kami melaporkan perkembangan yang telah dicapai sekaligus meminta dukungan dan masukan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur," kata Hasbi kepada Tribun-Timur.com, Selasa (9/6/2026).

Dalam pertemuan itu juga dilakukan penandatanganan surat persetujuan Kabupaten Luwu Timur sebagai bagian dari cakupan wilayah Daerah Persiapan Provinsi Luwu Raya.

Selain itu, ditandatangani pula Berita Acara Persetujuan Bersama Cakupan Wilayah Daerah Persiapan Provinsi Luwu Raya.

Hasbi menjelaskan, dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat dukungan administratif terhadap pembentukan daerah otonom baru.

Ia menambahkan, Bupati Luwu Timur turut memberikan sejumlah masukan strategis terkait langkah-langkah lanjutan yang perlu dipersiapkan.

Masukan tersebut mencakup kesiapan tahapan pembentukan provinsi baru hingga aspek pendanaan untuk mendukung percepatan proses perjuangan.