Sulsel Masih Alot, Bahlil Dahulukan Musda Golkar Sulteng

Dalam Pemilu 2024, Partai Golkar di Sulteng berhasil mengantarkan dua kader menjadi anggota DPR RI, mempertahankan kursi Ketua DPRD Provinsi, meraih 59 kursi DPRD kabupaten/kota dengan sembilan di antaranya menjadi Ketua DPRD, serta mengantarkan tujuh bupati dan dua wakil kepala daerah terpilih.

Bahlil menegaskan pentingnya persatuan, soliditas, dan kerja sama untuk membesarkan partai. 

Ia mengingatkan agar tidak ada konflik internal yang justru merugikan partai.

“Siapa pun yang terpilih nantinya harus mendapat dukungan luas dalam menghadapi tantangan ke depan. Kepengurusan mendatang harus diisi kader-kader yang terpilih dan tidak memicu perpecahan di internal Golkar,” tandasnya.

Arus Abdul Karim Aklamasi

Arus Abdul Karim kembali terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 1 Golkar Sulteng Periode 2025-2030.

Penetapan dilaksanakan secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-11 DPD 1 Golkar Sulteng yang berlangsung di Stiti Convention Hall, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (24/8/2025).

Usai pembacaan laporan pertanggungjawaban oleh Arus, DPD Golkar II menyatakan sikap mendukung Arus Abdul Karim untuk mempimpin di Periode ketiga.

Adapun dukungan ini sejalan dengan pertanyaan Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia yang menyatakan telah meneken surat Diskresi untuk Arus.

Ketua Pemenangan Wilayah Sulawesi, Muhidin Said, kemudian membacakan surat diskresi bernomor B-678/DPP/Golkar/Vil/2025 yang berisi persetujuan pencalonan Arus Abd Karim.

“Dengan adanya surat diskresi ini, maka lengkap sudah seluruh persyaratan pencalonan,” ujar Muhidin Said.

Berdasarkan laporan panitia pengarah, pimpinan sidang menetapkan Arus Abdul Karim sebagai calon tunggal. 

Peserta Musda dari seluruh DPD Il kabupaten/kota meminta penetapan Arus secara aklamasi sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulteng periode 2025-2030.

“Dengan suara bulat dan aklamasi, menetapkan Arus Abdul Karim menjadi Ketua DPD I Golkar Sulteng periode 2025-2030,” ujar Pimpinan Sidang.

Sebelumnya, saat membuka Musda, Bahlil dalam sambutannya menegaskan diskresi diberikan karena capaian Arus dalam Pemilu 2024.