Parpol Mulai Bidik Gen Z

"Ketua saja biar lebih akrab," tegasnya.

Ulfah Nurul Huda Suardi

Tak hanya Gandi, fenomena ini juga melibatkan drg Ulfah Nurul Huda Suardi.

Ulfah merupakan putri dari Ketua Nasdem Barru sekaligus mantan Bupati Barru, Suardi Saleh. 

Ulfah sebelumnya adalah calon bupati dalam Pilkada Barru 2024 jagoan Partai Nasdem. 

Dia bahkan sempat jadi kader Partai Nasdem dan maju di Pemilu Legislatif 2024 lalu.

Kini, Ulfah memimpin PSI Barru.

Ia dianggap figur eksternal yang mendapat respons positif dari masyarakat berkat kiprahnya dalam pelayanan publik.

Ulfah juga memiliki peran sebagai Wakil Ketua PMI (Palang Merah Indonesia) Kabupaten Barru, serta Ketua IKA Unhas (Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin) Kabupaten Barru

Andi Ichsan Aswad

Fenomena serupa juga terjadi di Kabupaten Pinrang. 

Andi Ichsan Aswad, putra Bupati sekaligus Ketua DPD Nasdem Pinrang Andi Irwan Hamid, juga bergabung ke PSI dan diberi amanah sebagai Ketua DPD PSI Pinrang.

Pada Agustus 2025, usia Andi baru 23 tahun, namun ia juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Pinrang.

Andi Ichsan Aswad resmi dilantik sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Pinrang untuk masa bakti 2025–2030. 

Upacara pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bupati Pinrang pada 21 Maret 2025, dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan Karang Taruna Provinsi Sulsel, dan berbagai tamu undangan penting lainnya seperti kepala OPD serta organisasi kepemudaan lainnya.

Fenomena anak muda Sulsel gabung PSI memantik pertanyaan besar, apakah ini sekadar regenerasi politik atau tanda pergeseran orientasi kekuasaan dalam lingkaran internal elit Nasdem?

Gandi, Ulfa dan Andi Ichsan, sebelumnya dikenal sangat dekat dengan Partai Nasdem.

Bahkan sebagian besar maju dalam kontestasi pilkada lewat kendaraan partai besutan Surya Paloh tersebut. 

Namun kini, mereka justru memilih PSI sebagai wadah baru perjuangan politiknya.

Pengamat Politik Universitas Hasanuddin, Dr Adi Suryadi Culla menilai, langkah mereka dinilai sebagian pengamat sebagai bentuk ekspresi politik anak-anak muda yang ingin menciptakan ruang aktualisasi sendiri.

Menurutnya, ini akan berdampak besar terhadap peta kekuatan politik di Sulsel.

Terlebih, kekuatan Nasdem di Sulsel selama ini sangat ditopang peran RMS dan jajarannya.

Di mana, Nasdem berhasil menggeser dominasi Golkar di Pemilu 2024 dan berhasil merebut kursi Ketua DPRD Sulsel.

Lebih dari itu, partai besutan Surya Paloh tersebut menang di banyak kabupaten dan kota.

"PSI menjadi panggung politik baru bagi generasi muda elite politik lokal. Ini bukan semata soal partai, tapi soal posisi dan ruang aktualisasi," kata Adi.

Adi menambahkan, bergabungnya anak RMS ke PSI, kemungkinan besar akan diikuti oleh para loyalis RMS, baik dari kalangan elit maupun akar rumput.

“Hal ini bisa melemahkan posisi Nasdem dan sekaligus menjadi keuntungan besar bagi PSI,” katanya.

“PSI belum lolos parliamentary threshold. Dengan figur kuat seperti RMS, mereka bisa mendapatkan suntikan elektabilitas," jelasnya. 

Menurut Adi, langkah ini bisa saja merupakan strategi anak-anak elit Nasdem dalam mencari ruang baru bagi kekuatan politiknya.

“RMS membesarkan Nasdem sejak nol. Jika kini tak diberi ruang, wajar jika mempertimbangkan pindah,” kata dia.

Terkait masuknya nama Muammar Ferirae sebagai Ketua DPW PSI Sulsel, Ketua Harian PSI Sulsel, Rahman Syah, menegaskan hal tersebut merupakan kewenangan penuh DPP PSI.

"Itu sudah menjadi ranah DPP PSI," ujar Rahman Syah singkat saat dikonfirmasi.

Tak hanya Gandi, mantan kontestan Pilwali Makassar 2018, Indira Mulyasari Paramastuti masuk struktur kepengurusan. 

Indira mengemban jabatan strategis sebagai Sekretaris DPW PSI Sulsel.

Mantan politisi Partai Nasdem itu menggantikan posisi Maqbul Halim yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPW PSI Sulsel. 

Kembalinya Indira ke ranah politik ditandai dengan kehadirannya langsung dalam Kongres PSI 2025 yang berlangsung di Solo, Jawa Tengah, pada 19–20 Juli 2025.

“Kami ditugaskan untuk menyusun dan merampungkan struktur kepengurusan PSI di Sulsel. Ini amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” kata Indira.

Indira dikenal publik Sulsel sebagai sosok perempuan yang aktif dalam berbagai bidang, baik pemerintahan maupun politik. 

Ia sebelumnya menjabat sebagai Direktur Umum (Dirum) PDAM Kota Makassar di era pemerintahan eks Wali Kota Makassar Danny Pomanto.

Di kancah politik, Indira Mulyasari pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Makassar pada Pilkada 2018.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Makassar periode 2014–2019 dari Partai Nasdem.

Penunjukan Indira sebagai Sekretaris DPW PSI Sulsel dilakukan bersamaan dengan masuknya Rahman Syah.

Mantan Wakil Ketua DPRD Gowa itu ditunjuk sebagai Ketua Harian PSI Sulsel. 

Rahman Syah sebelumnya merupakan kader Partai Perindo

Jauh sebelum itu, Rahman Syah merupakan politisi Partai Golkar.

Menurut Rahman, Kongres PSI 2025 memberikan mandat yang jelas bagi pengurus di daerah.

"Di antaranya, menjalankan amanah Kongres PSI Solo secara menyeluruh," kata Rahman Syah. 

Selanjutnya, melakukan konsolidasi kelembagaan dan kepengurusan hingga ke tingkat kelurahan dan desa, melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh di semua tingkatan.

Selanjutnya, melakukan konsolidasi kelembagaan dan kepengurusan hingga ke tingkat kelurahan dan desa, melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh di semua tingkatan.

Lalu, mensosialisasikan perubahan logo dan simbol partai, serta identitas baru PSI sebagai partai super terbuka bagi semua kalangan.

"Menyampaikan salam hormat dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai bentuk solidaritas dan kebersamaan dalam tubuh PSI," katanya.

Demokrat sasar Gen Z

Partai Demokrat Sulsel, akhir pekan ini, menjadwalkan event literasi politik bagi 200-an siswa SMA sederajat di Kota Makassar.

Partai pengontrol 7 kursi di parlemen provinsi ini sekaligus lembaga politik pertama di Sulsel penghelat "pendidikan politik" di tahun Ajaran Baru 2025/2026 di Sulsel.

"Siswa Gen Z, harus tahu hak-hak politiknya sebagai warga negara, dalam perspektif lokal biar lebih berkarakter," ujar Ni'matullah Erbe menjadi narasumber diskusi kelembagaan mahasiswa di hadapan ratusan aktivis dan mahasiswa di Kopi Aspirasi

“Lembaga mahasiswa tingkat universitas perlu hadir sebagai tempat pengkaderan kepemimpinan.  Kami di partai politik kesulitan mencari kader potensial karena macetnya pengkaderan lembaga kemahasiswaan,” jelas Ni’matullah, Minggu (24/8/2025) siang.

Mantan Wakil Ketua SMUH itu juga menayangkan kualitas kepala daerah di Sulsel yang minim pengalaman sebagai pemimpin lembaga kemahasiswaan.

Usia pelajar SMA sederajat antara 16 hingga 18 tahun. 

KPU, Bawaslu, partai politik dan penggiat demokrasi, mengidentifikasi mereka dengan frasa "Pemilih Pemula."

Mengkonfirmasi motif hajatan bagi Gen Z Sulsel ini, ia menambahkan, mata pelajaran PPKn diajarkan sejak SD perlu dilengkapi dengan wawasan politik kebangsaan berbasis daerah.

PPKn singkatan dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Mata pelajaran ini diajarkan sejak sekolah dasar, hingga SMA. 

Di masa Nimatullah sekolah dasar dan menengah di Makassar, mata pelajaran ini disebut PMP, pendidikan moral Pancasila.

Mata pelajaran berorientasi kewarganegaraan di sekolah Indonesia masuk kurikulum sejak tahun 1961. Namanya Civics. 

Tahun 1968 secara resmi menjadi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), sebelum berganti nama menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di tahun 1975.

Dan tahun 1994  menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) hingga sekarang.

Bagi Ketua Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini, pelajar SMA berada pada usia strategis dalam perkembangan intelektual dan sosialnya. 

"Gadget, media sosial membuat mereka sudah mampu berpikir kritis, mempertanyakan realitas sosial-politik, serta akan segera memasuki usia pemilih," ujar mantan Ketua Senat Fakultas Ekonomi Unhas ini.

Inilah kenapa, tambah Nimatullah, program literasi serupa, secara berkala dan berjenjang juga akan diadaptasi di level pimpinan cabang dan organisasi sayap partai.

Mata pelajaran ini juga terhubung erat dengan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) karena sering menjadi bagian dari bidang studi tersebut, terutama dalam mengajarkan konsep-konsep seperti hak asasi manusia (HAM), demokrasi, dan sistem politik. (*)