Penampakan 22 Kendaraan Mewah Immanuel Ebenezer, Termurah Motor Rp229 Juta

Diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer atau biasa disapa Noel.

Immanuel Ebenezer terkena OTT kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

"Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dihubungi, Kamis (21/8/2025).

Ketua Relawan Prabowo Mania itu terjaring OTT bersama sembilan orang lainnya. Namun, KPK belum memberikan informasi lebih detil mengenai penangkapan tersebut.

KPK sendiri sudah melakukan penyegelan di salah satu ruangan di Kementerian Ketenagakerjaan usai OTT tersebut.

Dia juga menyebutkan, Wamenaker Noel saat ini sudah berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Mahfud MD: Prabowo Konsisten

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai Prabowo Subianto konsisten tidak melindungi pejabat terjerat kasus hukum, meskipun berasal dari partainya sendiri.

Pernyataan Mahfud disampaikan menanggapi OTT terhadap Immanuel Ebenezer pada Kamis (21/8/2025).

Noel, sapaan akrab Immanuel, merupakan politisi Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto.

“Presiden Prabowo juga konsisten, tak melindungi pejabat meskipun dia anggota partainya. Lanjutkan Pak Presiden, buka pintu dan dorong KPK untuk memburu pejabat korup agar kembali disegani,” tulis Mahfud melalui akun X, @mohmahfudmd.

Kompas.com telah mendapatkan persetujuan Mahfud untuk mengutip cuitan tersebut.

Mahfud juga mengapresiasi langkah KPK yang dinilai mulai terbebas dari intervensi politik dan kembali menunjukkan taringnya.

“Noel Ebenezer di-OTT. Dalam beberapa bulan terakhir KPK sudah mulai bisa terlepas dari belenggu politik tertentu dan menunjukkan taringnya. Kita apresiasi, maju terus pantang mundur KPK,” tulis Mahfud.

Ia menambahkan, KPK sebaiknya tidak hanya mengandalkan OTT, tetapi juga membangun konstruksi kasus yang lebih sistematis terhadap praktik korupsi yang dilakukan para pejabat.