Demo Kenaikan PBB
Zona Nilai Tanah Bukan Acuan Tarif PBB-P2, BPN Sulsel: Otonomi Pemda
PBB-P2 merupakan pajak atas bumi serta bangunan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan yang saat ini menuai sorotan.
Penulis: Faqih Imtiyaaz | Editor: Alfian
lihat foto
Langkah ini harusnya dilalui pemda untuk menjalin kerjasama dengan BPN terkait peta ZNT.
Edaran Mendagri
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah mengeluarkan edaran terkait evaluasi PBB-P2.
"Sudah ada edaran Mendagri soal PBB-P2 kalau menimbulkan kegaduhan hentikan. Arahannya kondusif karena beberapa daerah ada kenaikan drastis, bahkan ada 1000 persen (Cirebon)," jelas Jufri Rahman di Kantor Gubernur Sulsel pada Rabu (20/8/2025).
Jufri Rahman mengaku kenikan PBB-P2 mencapai ratusan persen memang mengagetkan masyarakat.
Terlebih dilakukan pemerintah daerah Kabupaten.
Sebab harga tanah di wilayah kabupaten hingga ke pedesaan masih rendah dibandingkan wilayah kota Metropolitan.
"Kalau di kota naik 300-400 persen mungkin masuk akal karena tergantung harga tanah," katanya.
Kepala Daerah pun diminta lebih hati-hati dan mengevaluasi rencana kebijakan terkait PBB-P2.(*)
| Tersebar Debat Pilkada Bone, Andi Akmal Protes Kebijakan Pajak: Rakyat Dipajaki, Warkop Dipajaki |
|
|---|
| Pemkab Bone Tunda Kenaikan PBB-P2, Akademisi Unhas: Jalan Tengah |
|
|---|
| Tarif PBB-P2 di Pinrang Naik 44,26 Persen, BPKPD: Hanya untuk Sawah dan Perumahan |
|
|---|
| Solidaritas Gerakan Tolak Tarif PBB-P2 Pati dan Bone, Mahasiswa Makassar Macetkan Jl Sultan Alauddin |
|
|---|
| Pemkab Wajo Tak Naikkan Tarif PBB-P2 Tahun 2025, Target Penerimaan Pajak Capai Rp19 Miliar |
|
|---|
![[FULL] Citra Kabinet Prabowo Tercoreng Ulah Ebenezer, Pakar Peringatkan RI Resiko 'Angkut' Relawan](https://img.youtube.com/vi/tp44gIVjStk/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.