Satu-satunya Legislator Bone Menolak Kenaikan PBB-P2, Ini Alasan Andi Fadli

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bone menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2024–2029. 

Dari 45 anggota dewan, 29 hadir dan 28 menyatakan setuju.

Hanya satu legislator menyatakan tidak setuju.

Ialah Andi Adil Fadli Lura dari Fraksi PKB.

Legislator Fraksi PKB ini menolak secara pribadi, menilai kenaikan PBB-P2 masuk dalam target Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum tepat.

Ia menilai kebijakan itu belum saatnya diberlakukan.

Menurutnya, kebijakan ini berpotensi menambah beban masyarakat.

“Ketika target PAD dinaikkan, utamanya dari sektor pajak, dampaknya tentu langsung dirasakan masyarakat. Apalagi sekarang banyak riak-riak, bahkan sampai di kecamatan-kecamatan banyak pemuda ikut memprotes," katanya. 

Baca juga: Beda Jeneponto dan Bone, PBB Makassar Tahun 2025 Tak Naik

"Sehingga saya secara pribadi tidak mau mengambil keputusan dalam rapat paripurna ini, meskipun partai saya setuju,” sambungnya.

Ia menilai kebijakan tersebut belum tepat diterapkan pada penghujung 2025.

Masyarakat, kata dia, harus memahami secara jelas keuntungan dan kerugian dari kebijakan kenaikan pajak.

“Memang belum waktunya dinaikkan. Minimal masyarakat mengetahui aspek apa saja yang menjadi dampak dari kebijakan ini,” tambahnya.

Andi Fadli juga mengingatkan adanya instruksi dari Kementerian Dalam Negeri terkait penundaan dan peninjauan ulang kebijakan kenaikan PBB-P2.

“Mengapa tadi saya memberikan interupsi, karena pemerintah daerah seharusnya sadar kebijakan ini harus disosialisasikan dulu secara bertahap. Tahun berikutnya kalau memang perlu dinaikkan, baru dilakukan,” ucapnya.

Sikap politikus PKB ini mendapat perhatian.