Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Salurkan 214 Ton Beras SPHP, Satgas Pangan Polda Sulsel Bidik Penimbun dan Pengoplos

Peluncuran gerakan itu berlangsung di Gudang Bulog Panaikang, Jl Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Kamis (14/8/2025) siang.

Penulis: Muslimin Emba | Editor: Alfian
Tribun-Timur.com/Muslimin Emba
SATGAS PANGAN - Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono ditemui seusai Kick off Gerakan Pangan Murah di Gudang Bulog Panaikang, Jl Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Kamis (14/8/2025). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polda Sulsel, turut dikerahkan memantau peredaran beras oplosan.

Ditegaskan Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono seusai kick off Gerakan Pangan Murah.

Peluncuran gerakan itu berlangsung di Gudang Bulog Panaikang, Jl Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Kamis (14/8/2025) siang.

Di gudang seluas 1.915 m⊃2 itulah, 214 ton beras stabilitasi pasokan dan harga pangan (SPHP) disalurkan ke 34.500 keluarga di Sulsel.

Keberadaan beras SPHP itu, tidak menggangu stok beras Bulog di Gudang Panaikang.

Pasalnya, kapasitas tampung Gudang itu mencapai 26.100 ton dengan 6 unit rice ware house.

Menurut Rusdi, satgas berisi personel kepolisian ini, sementara bergerak memantau di pasar-pasar.

Baca juga: Pemprov Sulsel Bantah Satgas Pangan Polri: Tak Ada Beras Oplosan di Sulsel

Mulai dari mencuatnya beras oplosan hingga kemungkinan adanya penimbunan beras.

"Jadi satgas pangan terus berjalan, kita menghindari tindakan tindakan ilegal, penimbunan terhadap beras," tegasnya.

Isu beras oplosan ini pertama kali mencuat di gedung wakil rakyat, DPR RI, Senayan, Jakarta.

Kala itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (16/7/2025).

Amran menyebut ada anomali kurung waktu satu-dua bulan terakhir.

Anomali itu, lantaran harga petani atau di tingkat penggilingan turun sementara di tingkat konsumen naik.

Kementrian Pertanian lalu mengecek 268 merk beras di 10 provinsi penghasil beras.

Pengecekan dengan mengambil sampel beras lalu diuji di 13 laboratorium.

Untuk beras premium, kementerian mengecek 136 merek.

Hasil temuan menunjukkan ada 85,56 persen beras premium, mutunya tidak sesuai.

Sementara 59,78 persen tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), dan 78,14 persen tidak sesuai berat kemasan.

"Kita berharap tidak ada di Sulsel," tegas Rusdi alumnus Akpol 1991.

Apabila ditemukan ada penjual sengaja mengoplos atau menimbun tegas dia, akan ditindak.

"Sampai saat ini belum (ada temuan). Mudah mudahan tidak ada tindakan ilegal tersebut," jelasnya.

Di lokasi itu juga, Kepala Satgas Pangan Polda Sulsel, Kombes Pol Dedi Supriyadi, menegaskan hal serupa.

Ia mengaku, pemantauan jajarannnya sejauh ini belum menemukan adanya beras oplosan beredar di pasaran.

"Kita pantau, kita cek pergudangan, anggota sudah jalan, sampai saat ini tidak ada (didapati)," tuturnya.(*)

 

 

 

Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved