Belasan Tahun Langganan Banjir, Warga Perumnas Antang Makassar Geruduk DPRD Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kesabaran warga Perumnas Antang, Blok 10 Kecamatan Manggala, Makassar, akhirnya habis. 

Pada Senin (11/8/2025) siang, mereka mendatangi Gedung DPRD Sulsel untuk mengadukan nasib yang sudah mereka tanggung selama 13 tahun. 

Mereka menjadi langganan banjir setiap musim hujan.

Rapat dengar pendapat (RDP) digelar di Ruang Rapat Komisi D lantai 6 Gedung Tower DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar. 

Adapun RDP ini dipimpin langsung Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid dan dihadiri pihak Pemprov Sulsel, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang.

Agenda membahas langkah dan solusi penanggulangan banjir dihadiri perwakilan warga dan sejumlah legislator.

Perwakilan warga, Andi Basriadi, mengungkapkan betapa banjir telah menjadi mimpi buruk tahunan. 

Ia menilai pemerintah terkesan membiarkan penderitaan warga tanpa solusi nyata.

Ia mengatakan, sudah 13 tahun wilayahnya jadi langganan banjir. 

Baca juga: Banjir Sulsel, Aktivis Lingkungan: Kerusakan Hulu Sungai Picu Bencana Ekologis dan Sosial

Rumah terendam, harta rusak, anak-anak sulit sekolah. 

Bahkan warga sudah sering melapor, tapi jawabannya selalu sama, terkesan diam dan tidak ada tindakan

“Akses keluar ke tempat aman hampir pasti tidak ada, kecuali kami menggunakan perahu bantuan dari para relawan dan Tagana bersama BPBD, TNI, dan Polri,” ujarnya.

Selain itu, Andi menyoroti kekurangan makanan bagi warga yang tidak terdampak langsung, trauma dan gangguan psikologis pada anak-anak, serta masalah konsumsi yang sangat memprihatinkan. 

“Keterbatasan ini sering berujung pada konflik dan perselisihan antarwarga,” katanya.

Ia menegaskan, warga sangat menghargai pemerintah dan legislatif, tapi sebaliknya mereka tidak menyayangi kami. 

"Setiap tahun kami harus lari tunggang langgang meninggalkan materi dan harta yang tersapu banjir," keluhnya.

Warga Blok 10 sangat menjunjung tinggi demokrasi. 

Selama 12 tahun menjadi korban banjir, mereka tidak pernah unjuk rasa dan lebih memilih menunggu pemerintah membuka dialog.

Namun, setiap kampanye pemilihan selalu diwarnai janji untuk menyelesaikan masalah banjir. 

Sayangnya, hingga kini janji-janji itu belum terbukti.

“Kami mohon kepada DPRD dan pemerintah beri kami solusi, bukan pembiaran dan penderitaan yang membuat kami seperti hantu bencana setiap tahunnya,” pungkasnya.

Banjir di Blok 10 Perumnas Antang bukanlah peristiwa baru. 

Wilayah ini telah menjadi langganan banjir selama lebih dari satu dekade, terutama setiap musim hujan dengan curah tinggi. 

Sistem drainase yang buruk, alih fungsi lahan, dan meluapnya aliran air dari daerah sekitar membuat kawasan ini rawan terendam.

Meski warga telah berulang kali melaporkan dan mengadu ke pemerintah, penanganan banjir di kawasan ini belum menunjukkan hasil signifikan. 

Setiap tahun, banjir memaksa ratusan warga mengungsi, meninggalkan rumah dan harta benda mereka demi mencari tempat aman.

Masjid Jabal Nur telah menjadi titik pengungsian utama selama bertahun-tahun karena lokasinya yang lebih tinggi. 

Namun, minimnya logistik dan fasilitas di posko kerap membuat warga harus bertahan dalam kondisi serba terbatas hingga banjir surut.

Kadir Halid, menanggapi keluhan warga Blok 10. 

Ia meminta warga untuk bersabar menunggu penanganan banjir karena saat ini belum tersedia anggaran.

“Warga Blok 10 harus bersabar menunggu, karena belum ada anggarannya untuk penanganan banjir,” kata Kadir.

Ia menjelaskan, kendala ini diperparah oleh kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada Balai Pompengan sebagai pihak yang menangani persoalan banjir.

“Karena efisiensi anggaran, Balaipompengan belum punya anggaran. Anggarannya kena efisiensi. Jadi ini persoalan, selain adanya kebijakan efisiensi oleh pemerintah,” jelasnya.(*)