Bandingkan Tampilan Bupati Nasdem Abd Azis Saat Jumpa Pers dan Ditangkap KPK

“Terkait dengan isu proses penyelidikan, saya siap patuh dan mengikuti semua ketentuan hukum yang berlaku. Kami tidak lari,” kata dia.

Namun demikian, ia menyayangkan adanya pemberitaan yang ia nilai menggiring opini negatif tanpa konfirmasi dan dasar yang jelas.

“Yang kami tolak adalah framing dan pemberitaan yang menggiring opini negatif. Secara psikologis, ini berat," jelasnya. 

"Keluarga dan masyarakat kami ikut terganggu,” tambah dia.

Azis berharapan agar publik tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi dan menunggu penjelasan resmi dari pihak yang berwenang.

Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, melontarkan kritik tajam terhadap pola komunikasi KPK yang menurutnya justru menimbulkan kebingungan publik.

“Kenapa penegakan hukum harus dijadikan drama? Sangat disayangkan kalau drama ini dimainkan oleh institusi yang mestinya objektif, tapi malah menimbulkan tanda tanya, apa maksud dan tujuannya?” katanya.

Sahroni mengatakan, jika Abdul Azis memang menjadi bagian dari proses penegakan hukum, maka pihaknya tidak akan menghalangi dan siap mengikuti prosedur yang berlaku.

“Kalau memang Abdul Azis menjadi target penegakan hukum, penegak hukum tentu bisa memanggilnya secara resmi. Bisa dimintai keterangan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Itu bagian dari prosedur hukum,” ungkapnya.

Adapun kata Sahroni, informasi tersebut tidak benar dan justru mempertanyakan motif di balik penyebarannya.

“Ini di Makassar, ada berita yang menyebut kader kami, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, ditangkap dalam OTT oleh KPK. Itu disampaikan oleh Pak Johanis Tanak,” ujarnya 

Ia menyebut bahwa kabar itu mulai beredar siang hari, namun faktanya Abdul Azis sedang berada bersamanya mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem di Makassar.

“Berita itu baru muncul tadi siang. Maka dari itu, kami ingin sampaikan bahwa Abdul Azis ada di sebelah saya saat ini,” kata dia.

Sahroni menjelaskan bahwa OTT adalah tindakan penangkapan yang dilakukan langsung saat tindak pidana terjadi. 

Jika tidak ada peristiwa tersebut secara langsung, maka tidak bisa dikategorikan sebagai OTT.