Geram Dengar Kabar OTT Bupati Kolaka Utara, Ahmad Sahroni: Hukum Dijadikan Drama!

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, melontarkan kritik tajam terhadap pola komunikasi KPK yang menurutnya justru menimbulkan kebingungan publik.

Pasalnya, terdapat isu jika Bupati Kolaka Timur Abdul Azis terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di hotel Claro Makass Jelang Rakernas Nasdem di lokasi yang sama.

“Kenapa penegakan hukum harus dijadikan drama? Sangat disayangkan kalau drama ini dimainkan oleh institusi yang mestinya objektif, tapi malah menimbulkan tanda tanya, apa maksud dan tujuannya?” katanya saat jumpa pers di Hotel Claro, Kota Makassar, Kamis (7/8/2025).

Ahmad Sahroni mengatakan, jika Abdul Azis memang menjadi bagian dari proses penegakan hukum, maka pihaknya tidak akan menghalangi dan siap mengikuti prosedur yang berlaku.

“Kalau memang Abdul Azis menjadi target penegakan hukum, penegak hukum tentu bisa memanggilnya secara resmi. Bisa dimintai keterangan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Itu bagian dari prosedur hukum,” ungkapnya.

Baca juga: Usai Bantah Isu OTT, Bupati Kolaka Timur Langsung Pergi Bareng Ahmad Sahroni dan Rudianto Lallo

Adapun kata Sahroni, informasi tersebut tidak benar dan justru mempertanyakan motif di balik penyebarannya.

“Ini di Makassar, ada berita yang menyebut kader kami, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, ditangkap dalam OTT oleh KPK. Itu disampaikan oleh Pak Johanis Tanak,” ujarnya 

Ia menyebut bahwa kabar itu mulai beredar siang hari, namun faktanya Abdul Azis sedang berada bersamanya mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem di Makassar.

“Berita itu baru muncul tadi siang. Maka dari itu, kami ingin sampaikan bahwa Abdul Azis ada di sebelah saya saat ini,” kata dia.

Sahroni menjelaskan bahwa OTT adalah tindakan penangkapan yang dilakukan langsung saat tindak pidana terjadi. 

Jika tidak ada peristiwa tersebut secara langsung, maka tidak bisa dikategorikan sebagai OTT.

“Kalau itu tidak terjadi, ya tidak bisa disebut OTT. Tapi berita yang disampaikan Pak Johanis Tanak menyebut demikian. Saya nyatakan, itu tidak benar,” katanya.

Ia menyesalkan munculnya informasi yang menurutnya tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan publik.

“Kita tentu menghormati hukum, dan asas praduga tak bersalah itu penting. Tapi kalau sampai memberitakan hal yang tidak benar—menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi seolah-olah ada—itu patut dipertanyakan,” jelasnya.

Abdul Azis mengaku terkejut atas informasi tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk diproses hukum jika benar dirinya terlibat.

“Saya kaget dengar berita itu. Keluarga saya juga kaget,” katanya

Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya, sebagai kader Partai NasDem, siap mengikuti proses hukum jika memang kabar tersebut terbukti benar.

“Jika memang benar adanya, saya selaku kader NasDem siap untuk diproses,” jelasnya.(*)