Deretan Proyek Mangkrak di Makassar, dari Karebosi Hingga RS Batua

Hanya saja, Dinas Kesehatan terpaksa memutus kontrak dengan penyedia karena progres pengerjaan sangat lamban. 

Hingga kontrak berakhir, progres pengerjaan baru 31 persen. 

Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nursaidah Sirajuddin mengatakan, Pemkot telah mengalokasikan kembali anggaran pembangunan RS Jumpandang Baru. 

Anggaran disiapkan Rp9,2 miliar pada APBD Pokok 2025 dengan target penyelesaian 2 lantai untuk dioperasionalkan. 

Namun Dinas Kesehatan ragu proyek ini bisa berjalan di 2025 mengingat waktu yang tersisa cukup terbatas

Proyek ini kemungkinan akan dievaluasi pada saat pembahasan anggaran perubahan. 

"Makanya kita lihat bagaimana legal administrasi nya, bila itu sudah ada, sudah aman kita lihat waktu lagi, kalau tidak memungkinkan berarti pindah ke pokok 2026," ujarnya. 

Lagi-lagi, anggaran yang dialokasikan tidak terpakai. 

Sebab belum ada progres hingga memasuki Agusutus 2025. 

Proyek ini dimungkinkan dikoordinir kembali pada APBD Pokok 2026.

"Bisa jadi dievaluasi di perubahan karena panjang tahapannya, lelang 1 sampai 1, 5 bulan, kalau ada masa sanggah pasti ke belakang lagi. Intinya sekarang kita tindak lanjuti arahan wali kota soal Legal administrasi," tuturnya.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersedia melanjutkan proyek ini. 

Namun Munafri menegaskan, legal administrasinya harus dituntaskan sebelum pembangunannya dilanjut. 

Artinya, audit aparat penegak hukum (APH) harus menjadi dasar paling penting dalam mengambil langkah. 

"Saya sangat mendukung kelanjutan proyek RS untuk kepentingan masyarakat. Tapi, harus memang sudah ada pendampingan dari APH, harus ada legal opinion bahwa ini sah untuk dijalankan kembali," tegas Munafri.