'Tak Ada Unsur Makar' Pakar UIN Alauddin dan LBH Makassar soal Fenomena Bendera One Piece

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Fenomena pengibaran bendera Jolly Roger dalam anime One Piece disandingkan bendera Merah Putih viral di media sosial.

Beberapa pejabat pemerintah turut menanggapi.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menilai pengibaran bendera One Piece saat HUT ke-80 RI merupakan bentuk provokasi.

“Mari bersatu, lawan hal-hal seperti itu,” ujarnya tegas, dikutip dari Wartakotalive.com.

Menkopolhukam Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan juga menanggapi fenomena ini. 

Ia menilai tindakan tersebut mencederai kehormatan Bendera Merah Putih dan bisa berdampak hukum.

“Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 24 ayat (1) menyebutkan: Setiap orang dilarang mengibarkan Bendera Negara di bawah bendera atau lambang apa pun. Ini upaya melindungi martabat dan simbol negara,” kata Budi Gunawan dalam keterangan resminya dilansir Tribunnews.com, Jumat (1/8/2025).

Akun Instagram @hk_pro87 mengunggah video polisi menegur pemuda mengibarkan bendera Merah Putih dan bendera One Piece. 

Lokasi kejadian tidak disebutkan.

Pengamat Hukum Pidana UIN Alauddin Makassar, Dr Rahman Syamsuddin menilai, menyandingkan bendera Merah Putih dengan bendera One Piece bukan tindakan pidana.

Menurutnya, logo One Piece tidak merusak keutuhan bendera Merah Putih.

“Sebenarnya gambar One Piece itu saya lihat tidak masuk ji di dalam Merah Putih. Kedua, One Piece ini cerita bajak laut dan berangkat dari film kartun,” jelasnya saat dikonfirmasi, Sabtu (2/8/2025).

Ia menegaskan, hal itu bukan bentuk makar seperti pengibaran bendera Bintang Kejora kelompok separatis Papua.

Bendera Jolly Roger, kata dia, hanya bentuk ekspresi atas sosok One Piece.

“Kecuali bendera Papua merdeka, itu jelas. Mereka menganggap bendera itu simbol negara,” tegasnya.