Pakar Hukum UINAM dan Direktur LBH Makassar: Bendera One Piece Disandingkan Merah Putih Bukan Pidana

"Sebenarnya gambar One Piece itu saya lihat tidak masuk ji di dalam merah putih. Kedua, one peace sebenarnya ini sebuah cerita bajak laut dan istilahnya ini kan berangkat dari film kartun," ucap Rahman Syamsuddin dikonfirmasi, Sabtu (2/8/2025) sore.

Ia menegaskan, keberadaan bendera One Piece bukanlah bentuk makar seperti yang dilakukan kelompok separatis Papua dengan mengibarkan Bintang Kejora.

Bendera Jolly Roger ala Anime Bajak Laut itu, kata dia, hanya bentuk ekspresi masyarakat atas sosok One Piece.

"Kecuali bendera Papua merdeka, RMS, kan seperti itu. Memang dia mengembalikan justifikasi bahwa bendera itu sebuah negara," sebutnya.

Olehnya itu, Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah ini pun menegaskan, bentuk ekspresi menyandingkan bendera One Piece dengan Merah Putih, bukanlah tindakan pidana.

Sebab, kata dia, keberadaan One Piece itu, tidak merusak, atau mengubah bentuk asli dari bendera merah putih.

"Kalau bicara tentang KUHP di situ kan tidak ada yang dilanggar. One peace ini tidak menyinggung sama sekali bendera merah putih," sebutnya.

Baca juga: Makna Bendera One Piece, Simbol Reputasi dan Kekuatan

Dirinya menganggap, menyandingkan bendera lain dengan bendera merah putih di momen kemerdekaan, kurang lah pantas secara etis.

Sebab, pengibaran bendera merah putih di momentum hari kemerdekaan Republik Indonesia, merupakan momen sakral dan bersejarah.

Ia pun tidak mempersoalkan jika ada aparat pemerintah yang memberikan teguran sekaitan dengan nilai-nilai etis.

"Mungkin secara etis (iya kurang patut). Tapi kalau secara pidana tidak ada," sebutnya.

Dr Rahman pun meminta pemerintah untuk tidak berlebih-lebihan merespon fenomena itu.

Menurutnya, masih banyak persoalan-persoalan penting masyarakat yang harus direspon cepat.

"Terlalu banyak masalah negara yang harus diselesaikan. Kalau yang begini, saya menangkapnya ceritanya One Piece sebenarnya warga negara ingin memperjuangkan perubahan, seperti itu," sebutnya.

Hal senada diungkapkan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Abdul Aziz Dumpa.