Transaksi BI Fast di Sulsel Rp124 T

TRIBUN-TIMUR.COM - Transaksi melalui layanan Bank Indonesia Fast Payment System (BI Fast) di Sulsel Rp124,72 triliun sepanjang semester I 2025.

Meningkat 39,20 persen dibandingkan periode lalu atau Januari-Juni 2024, senilai Rp89,59 triliun.

Dari sisi volume, BI mencatat 53,03 juta transaksi, tumbuh 52,41 persen dibanding semester I 2024, 34,79 juta kali.

BI Fast sistem pembayaran cepat, dirancang untuk mendukung transaksi efisien, murah, dan aman secara real time.

Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, menyatakan peningkatan transaksi melalui BI Fast sejalan dengan meluasnya pemanfaatan layanan tersebut oleh masyarakat.

Baca juga: Transaksi BI Fast di Sulsel Capai Rp20,28 Triliun

Didukung semakin banyaknya layanan perbankan menyediakan fitur transfer dana antarbank secara real time dengan biaya rendah.

Tren digitalisasi dalam berbagai transaksi turut memperkuat penggunaan BI Fast, baik kebutuhan pribadi, transaksi ritel, maupun pembayaran dalam aktivitas usaha.

Perluasan kanal layanan dan integrasi sistem pembayaran oleh lembaga keuangan, ditambah dengan meningkatnya literasi digital masyarakat, ikut mendorong pertumbuhan penggunaan BI Fast di berbagai lapisan.

Lonjakan transaksi BI Fast didorong beragam faktor.

Di antaranya, meningkatnya aktivitas perdagangan dan jasa yang membutuhkan sistem transfer dana antarbank cepat dan praktis.

Digitalisasi layanan pemerintah daerah, seperti penerapan e-pajak dan e-retribusi, juga menjadi pendorong, ditambah tingginya penggunaan mobile banking di kota-kota besar seperti Makassar.

Meningkatnya literasi keuangan digital dan berkembangnya ekosistem UMKM berbasis digital memperluas penggunaan BI Fast sebagai pilihan utama dalam melakukan transfer dana yang efisien dan terjangkau.

“Pertumbuhan transaksi BI Fast mencerminkan perubahan preferensi masyarakat Sulsel dari sistem pembayaran tunai ke non-tunai yang lebih cepat dan efisien,” ujarnya, Selasa (29/7).

Menurutnya, perkembangan ini merupakan bagian dari transformasi digital yang lebih luas dalam sistem pembayaran nasional, sekaligus berkontribusi pada terciptanya ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Kurangi Kebocoran

Wali Kota Makassar, Munafri ‘Appi’ Arifuddin (49), menilai digitalisasi sistem pembayaran langkah strategis memperkuat pengawasan dan mencegah kebocoran keuangan daerah.

Penggunaan metode digital seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) menciptakan sistem transparan dan akuntabel, sehingga meminimalkan potensi manipulasi dalam pelaporan transaksi.

“Kalau masih pakai uang tunai, banyak celah untuk kebocoran. Selisih laporan, minus, bahkan data tidak sesuai. Tapi kalau sistem digital, semua terekam otomatis dan jejaknya jelas,” tegas Appi.

Tingkat kepatuhan pembayaran retribusi kendaraan di Makassar saat ini masih rendah, hanya 40 persen.

Transformasi digital ini diyakini mampu meningkatkan penerimaan sekaligus mengurangi potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai bentuk dorongan, Pemerintah Kota Makassar berencana memberikan insentif bagi unit kerja atau lokasi yang mencatatkan penggunaan QRIS tertinggi, seperti pasar dan terminal.

Pasar atau terminal yang paling banyak pakai QRIS akan kita berikan reward. Ini bagian dari upaya mendorong pemahaman dan adopsi yang lebih luas dari masyarakat,” jelasnya.

Appi mengingatkan program digitalisasi tidak boleh berhenti pada peluncuran atau seremoni semata.

“Ini tidak boleh hanya menjadi acara formalitas. Kita harus tindak lanjuti. Lihat apa kekurangannya di lapangan dan benahi. Jangan sampai hanya sekadar dipajang tapi tidak dimanfaatkan,” tegasnya.

Appi mengajak warga aktif memanfaatkan teknologi. Ia menekankan smartphone seharusnya dimaksimalkan untuk transaksi, bukan sekadar komunikasi atau media sosial.

“Teknologi tidak akan menunggu kita. Justru kita harus mengejar dan menyesuaikan diri,” ujarnya.

Appi optimistis, semakin luas penggunaan QRIS dalam transaksi harian, maka dampaknya akan langsung terasa bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Transaksi QRIS

Transaksi menggunakan QRIS di Sulsel menunjukkan lonjakan signifikan.

Sepanjang Januari hingga Juni 2025, nominal transaksi QRIS di Sulsel mencapai Rp6,45 triliun, tumbuh 95,59 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara nasional, transaksi QRIS pada periode yang sama tercatat sebesar Rp579 triliun.

Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, mengatakan peningkatan transaksi ini didorong oleh kemudahan penggunaan QRIS serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah.

Salah satu upaya dilakukan adalah peluncuran digitalisasi pembayaran layanan publik dan retribusi di sejumlah titik, seperti Pasar Daya, Pasar Terong, Terminal Daya, dan PDAM Makassar.

Peluncuran program dipusatkan di Pasar Daya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Senin (28/7).

Rizki menjelaskan, digitalisasi adalah keniscayaan yang telah merambah berbagai aspek kehidupan.

Digitalisasi memberikan kemudahan dan kenyamanan, sehingga akan menjadi kerugian jika tidak segera diadopsi.

“Harapan kami, seluruh layanan bisa terdigitalisasi. Meskipun masih menerima tunai, setidaknya sudah tersedia QRIS sebagai alternatif metode pembayaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, penerapan digitalisasi dalam layanan publik dan retribusi memungkinkan setiap transaksi tercatat secara real time, akurat, dan dapat dimonitor dengan baik.

Ini dinilai memperkuat fondasi pengelolaan keuangan Perumda yang lebih akuntabel.

“Kami mengapresiasi dukungan dan sinergi Pemerintah Kota Makassar dan BPD Sulselbar yang berkolaborasi dengan BI dalam mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi serta elektronifikasi di lingkungan pemerintah daerah,” kata Rizki.